Gratispol Kesehatan Jadi Program yang Ditunggu, Komisi IV DPRD Kaltim Beri Catatan Penting

- Jurnalis

Rabu, 7 Mei 2025 - 18:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba

Infonusa.co, Samarinda – Program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yakni Gratispol Kesehatan, mendapat dukungan penuh dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.

Program ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan universal bagi seluruh warga Benua Etam.Namun di balik dukungan tersebut, Komisi IV juga menyampaikan sejumlah catatan penting demi menjamin keberlanjutan program.

Salah satunya adalah kebutuhan akan kejelasan regulasi yang menjadi dasar hukum dan arah kebijakan pelaksanaan Gratispol Kesehatan ke depan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim yang digelar belum lama ini, Komisi IV menggali lebih dalam terkait progres, kesiapan teknis, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program.

Langkah ini menandakan komitmen DPRD untuk tidak hanya mendukung secara politis, tetapi juga mengawal kualitas pelaksanaannya secara menyeluruh.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H.Baba, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi ruang solusi atas kegelisahan masyarakat yang menanti realisasi janji besar pemerintah soal akses kesehatan gratis.

“Rapat ini menjadi momen penting untuk menjawab kegelisahan publik soal realisasi janji layanan kesehatan universal di Kaltim,” ujar H. Baba

“Kita juga mau terapkan sekarang, tapi kalau belum ada dasar hukumnya ya bikin repot kita,” timpalnya.

Baba mengungkapkan bahwa hingga kini Pemprov Kaltim masih menanti hasil koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menurutnya, langkah ini penting agar pelaksanaan Gratispol Kesehatan tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

“Sebaik apapun niatnya, kami ingin program ini dijalankan dengan tertib dan sah secara hukum. Karena ini menyangkut dana publik dan hak masyarakat,” tutupnya.
(San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman
Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus
DPRD Samarinda ajak Mahasiswa Tak Sekadar Kritik, Tapi Ikut Kawal Kebijakan Daerah
DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK
DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan
Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah
DPRD Samarinda Minta OPD Jangan Malu Curhat Soal Minimnya Anggaran dan Fasilitas Pelayanan
Sampah Menumpuk Bukan Melulu Soal Kinerja, DPRD Samarinda Minta Evaluasi Total Armada DLH
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:39 WIB

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:38 WIB

Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:35 WIB

DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:33 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:31 WIB

Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah

Berita Terbaru