Gratispol Kesehatan Jadi Program yang Ditunggu, Komisi IV DPRD Kaltim Beri Catatan Penting

- Jurnalis

Rabu, 7 Mei 2025 - 18:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba

Infonusa.co, Samarinda – Program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yakni Gratispol Kesehatan, mendapat dukungan penuh dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.

Program ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan universal bagi seluruh warga Benua Etam.Namun di balik dukungan tersebut, Komisi IV juga menyampaikan sejumlah catatan penting demi menjamin keberlanjutan program.

Salah satunya adalah kebutuhan akan kejelasan regulasi yang menjadi dasar hukum dan arah kebijakan pelaksanaan Gratispol Kesehatan ke depan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim yang digelar belum lama ini, Komisi IV menggali lebih dalam terkait progres, kesiapan teknis, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program.

Langkah ini menandakan komitmen DPRD untuk tidak hanya mendukung secara politis, tetapi juga mengawal kualitas pelaksanaannya secara menyeluruh.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H.Baba, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi ruang solusi atas kegelisahan masyarakat yang menanti realisasi janji besar pemerintah soal akses kesehatan gratis.

“Rapat ini menjadi momen penting untuk menjawab kegelisahan publik soal realisasi janji layanan kesehatan universal di Kaltim,” ujar H. Baba

“Kita juga mau terapkan sekarang, tapi kalau belum ada dasar hukumnya ya bikin repot kita,” timpalnya.

Baba mengungkapkan bahwa hingga kini Pemprov Kaltim masih menanti hasil koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menurutnya, langkah ini penting agar pelaksanaan Gratispol Kesehatan tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

“Sebaik apapun niatnya, kami ingin program ini dijalankan dengan tertib dan sah secara hukum. Karena ini menyangkut dana publik dan hak masyarakat,” tutupnya.
(San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027
Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027
Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda
Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027
Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​
Kabel Hilang Akibatkan Jembatan Gelap, DPRD Samarinda Dorong Perbaikan LPJU Achmad Amins Masuk APBD Perubahan
Laporan Kekerasan Anak Turun Drastis, Sri Puji Minta Pemkot Tetap Waspada Fenomena Gunung Es
Cegah Intrusi Air Laut, Helmi Abdullah Minta Warga Bijak Gunakan Air dan PDAM Jaga Produksi
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:18 WIB

Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​

Berita Terbaru