Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, menyuarakan kekecewaannya terhadap kelambatan distribusi BBM yang belakangan melumpuhkan aktivitas di Balikpapan.
Menurutnya, warga tidak ingin tahu soal alasan teknis dan yang mereka butuhkan hanyalah akses yang lancar terhadap kebutuhan dasar seperti bahan bakar.
“Pokoknya itu harus dibereskan betul-betul. Namanya daerah pengolah, Balikpapan kan pengolah, penghasil dari daerah-daerah sekitarnya,” tegas Sigit.
Sigit menambahkan, sebagai kota yang menjadi pusat pengolahan minyak untuk Kalimantan dan bahkan untuk sejumlah daerah di luar pulau, sangat tidak masuk akal jika Balikpapan justru ikut terdampak kelangkaan.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola distribusi energi yang perlu segera dibenahi secara menyeluruh. “Di jakarta aman aman saja tidak ada Kelangkaan, itu kan yang kita supply kesana,” jelasnya.
Dirinya meminta Pertamina untuk menambah kuota BBM di Kalimantan Timur karena seiring pertambahan penduduk yang datang dari luar pulau.
“Kuota itu di tambah karna banyak plat plat luar yang masuk ke kaltim jangan hanya berkutat pada jumlah penduduk pemakainya lo ini bukan orang kaltim aja,” tegasnya.
Legislator Kaltim asal Balikpapan ini mengatakan bahwa Kalimantan Timur sebagai daerah industri ekstraktif.
Berikut versi kalimat penutup yang lebih naratif dan kuat secara emosional:
Di tempat yang sama, Sigit juga menekankan agar Pertamina tidak lagi mengulangi kesalahan seperti kasus Pertamax oplosan dengan sekadar melempar tanggung jawab kepada SPBU maupun masyarakat.
“Betul-betul dikoordinasikan, jangan mempersulit rakyat,” tekannya.
Sigit pun mengungkapkan kekecewaannya karena hingga kini belum ada koordinasi dari pihak Pertamina terkait krisis BBM yang melanda Balikpapan. Rasa geramnya tak bisa disembunyikan, di tengah harapan yang tak kunjung ditepati seperti janji program bengkel gratis, justru kini masyarakat kembali dibebani masalah baru.
Bagi Sigit, ketidakhadiran solusi nyata tak hanya menambah deretan kekecewaan, tapi juga menunjukkan betapa jauhnya suara rakyat dari telinga mereka yang seharusnya mendengar.
(San/Adv/DPRDKaltim)
