Geram Melihat Sulitnya Penyaluran BBM, La Ode Nasir Ingin Kehadiran Badan Usaha Swata

- Jurnalis

Senin, 16 Juni 2025 - 09:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, La Ode Nasir. (Ist)

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, La Ode Nasir. (Ist)

Infonusa.co, Samarinda –  Antrean panjang di SPBU, keluhan pengemudi yang kesulitan mendapatkan BBM pada malam hari, hingga kekhawatiran masyarakat saat jam-jam sibuk kini menjadi pemandangan umum di Balikpapan.

Persoalan krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) ini akhirnya menarik perhatian serius dari kalangan legislatif Kalimantan Timur. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaimantan Timur (Kaltim), La Ode Nasir, menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh hambatan teknis distribusi.

Menurutnya, akar masalah justru terletak pada minimnya kehadiran badan usaha yang bertanggung jawab atas penyaluran BBM di wilayah Balikpapan. Dirinya, menegaskan ketergantungan pada satu penyedia layanan BBM telah menciptakan ketimpangan distribusi dan menimbulkan ketidakpastian pasokan bagi masyarakat.

Dalam menekan permasalahan yang terus melanda Balikpapan, La Ode mendorong pemerintah daerah badan usaha swasta seperti Shell, Vivo Energy, BP-AKR, hingga ExxonMobil. Hal ini dilakukan agar bisa menciptakan iklim persaingan sehat pemasok BBM di Balikpapan.

“Persaingan sehat akan mendorong kualitas layanan. Kita tidak bisa terus bergantung pada satu operator,” jelasnya.

La Ode menyoroti minimnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi selama 24 jam di Balikpapan. Padahal dengan jumlah penduduk yang melimpah dan aktivitas yang tak pernah berhenti di Kota Minyak ini seharusnya kehadiran SPBU 24 Jam juga harus seimbang

“Sejauh ini hanya ada beberapa SPBU yang buka 24 jam. Ini jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga,” sesalnya

Maka dari itu, La Ode juga mendorong pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem perizinan pendirian SPBU baru yang selama ini dinilai terlalu rumit dan memakan waktu. (San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman
Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus
DPRD Samarinda ajak Mahasiswa Tak Sekadar Kritik, Tapi Ikut Kawal Kebijakan Daerah
DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK
DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan
Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah
DPRD Samarinda Minta OPD Jangan Malu Curhat Soal Minimnya Anggaran dan Fasilitas Pelayanan
Sampah Menumpuk Bukan Melulu Soal Kinerja, DPRD Samarinda Minta Evaluasi Total Armada DLH
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:39 WIB

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:38 WIB

Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:35 WIB

DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:33 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:31 WIB

Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah

Berita Terbaru