Infonusa.co, Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat ke permukaan. Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang berbatasan langsung dengan Malaysia, hingga kini masih bergelut dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, terutama di jenjang menengah atas.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ekti Imanuel, menyayangkan kondisi tersebut dan menyebutnya sebagai wujud ketidakadilan pembangunan.
“Hanya ada satu SMA Negeri di ibu kota kabupaten, dan itu pun dengan kapasitas maksimal 400 siswa. Ini jelas belum mencukupi kebutuhan pendidikan di Mahulu,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Ekti mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi intensif dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kutai Barat–Mahulu guna mendorong percepatan pembangunan SMK baru yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Dirinya menilai, pembangunan SMK bukan hanya soal menambah gedung, tetapi bagian dari strategi membuka akses masa depan bagi generasi muda di wilayah terpinggirkan.
“Jurusan di SMK yang dirancang nanti harus relevan dengan potensi lokal dan kebutuhan riil tenaga kerja di Mahulu. Jangan hanya simbolik,” pintanya tegas.
Ekti mendesak tambahan unit pendidikan senagai kebutuhan masyarakat, sebab hanya ada empat SMA Negeri di wilayah Mahulu yang dapat menampung siswa tiap tahun dengan penambahan yang semakain masif.
Dengan persoalan tersebut, Ekti memberi pandangan bahwa pembangunan sekolah tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan.
Ia juga membandingkan dengan kondisi di Kutai Barat (Kubar) yang menurutnya relatif lebih baik dalam hal kapasitas sekolah menengah. Di wilayah itu, DPRD tengah mendorong pengembangan sekolah unggulan untuk memperkuat mutu pendidikan.
“Pemerataan ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak, jurang kualitas pendidikan antara pusat dan pinggiran akan semakin lebar,” paparnya.
Ekti menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Gubernur Kaltim dalam membangun pendidikan yang merata dan inklusif. Baginya, memperkuat pendidikan di Mahulu adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM unggul dari kawasan perbatasan.
“Anak-anak Mahulu punya hak yang sama dengan mereka yang sekolah di kota. Kalau infrastruktur pendidikan terus tertinggal, maka kita gagal menjawab kebutuhan masa depan,” tutup Ekti. (San/Adv/DPRDKaltim)
