Infonusa.co, Samarinda – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin menilai revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) bukan hanya soal bangunan tapi juga dari sisi pemotongan hewan yang harus di perhatikan
Dirinya menyampaikan saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedang meningkat, sehingga anggarannya di perbesar. Sebab melihat anggaran yang sebelumnya terbatas sehingga berlimpah ruah sehingga harapan dalam perbaikan pada saat itu tidak dapat dilakukan berbanding terbalik dengan anggaran sekarang uang berlimpah.
“Sekarang kan kolaborasinya Walikota bagus, pusat kemudian Provinsi mereka lakukan di dalam internal sendiri itu di genjot. Nah ini yang saya bilang beda lah orang itu bekerja memang betul-betul ada ilmunya bukan hanya omong-omong aja”, ucap Fuad pada Selasa (19/03/2024).
Lanjut Fuad itulah dampak dari kenaikan PAD sehingga hal demikian bisa dilakukan di pemerintahan sekarang. Sebab kondisi sebelumnya berbicara tempat saja tidak rapi apalagi berbicara persoalan hewan yang di potong.
“Kaya ayam coba perhatikan ayam itu kan kadang-kadang mohon maaf tidak memenuhi syarat juga ada yang tidak terpotong ada yang hewan uratnya harusnya di potong itu tidak terpotong kita sering lihat itu”, jelasnya.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa ini yang harus di suarakan, pasalnya yang menjadi korban jika hewan itu tidak memenuhi syarat secara syar’i tentu itu dianggap bangkai dan yang mengkonsumsi juga akan bermasalah dengan bangkai tersebut.
“Kalau secara hukum syar’i itu di anggap bangkai yah kita termasuk bisa memakan hal-hal yang haramkan”, tegas Fuad.
Akhir, Politisi dari Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa bukan hanya dari sisi bangunannya saja yang harus di perhatikan, tetapi juga dari sisi pemotongan apakah memenuhi syarat dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Saya itu kadang-kadang juga kalau beli ayam saya lihat-lihat yah, bukan kita mencecar tapi kita kan menjaga dari hal-hal itu dilarang dari sekecil itu kita menjaga. Insyallah yang lebih besar juga kita akan dijaga”, tutupnya (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
