Infonusa.co, Samarinda – Pada pelaksaan Rapat Paripuran (Rapur) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, menyajikan beberapa pembahasan. Namun kali ini, perhatian tertuju pada Fraksi PDI- Perjuangan.
Diketahui, Fraksi PDI- Perjuangan memberikan masukan pada pelaksaan rapur tersebut, dimana dalam rapat itu membahas terakait pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, terutama pada proyek Multiyears Contract (MYC) yang belum memiliki kejelasan berupa pembangunan Terowongan Samarinda.
Salah satu anggota dewan dari Fraksi PDI- Perjuangan, Iswandi menyebut bahwa penyampaian dari fraksi bukanlah sebuah konfrontasi namun sebagai upaya legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
“Kami merasa ini bukan bentuk penyerangan yang disampaikan, tetapi sebagai bagian dalam upaya memajukan kota Samarinda. Kami hanya menjalankan fungsi sebagai legislator. Dan ini kan forum resmi, ya memang tempatnya,” jelasnya.
Salah satu perhatian serius yang muncul adalah peristiwa longsor yang sempat terjadi di area masuk sebelah kanan Terowongan Samarinda, tepatnya di kawasan Jalan Sultan Alimuddin.
Kendati demikian, Iswandi menyerukan pentingnya dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek yang dikerjakan secara multiyears. Menurutnya, hal ini krusial untuk menjamin pelaksanaan proyek dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Meski demikian, Iswandi mengkritisi cara Wali Kota Samarinda menanggapi sikap fraksi dalam rapat paripurna.
“Kita semua bisa dengar langsung bagaimana nada dan isi respons dari wali kota. Padahal, maksud kami tak lain untuk memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat,” ucapnya.
Dirinya juga menyoroti sikap beberapa fraksi lain yang dinilai terlalu berhati-hati dalam menyampaikan sikap politiknya.
“Kami tetap memilih berdiri di posisi sebagai pengawas. Ini bukan soal keberanian atau tidak, tapi menyangkut integritas kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa semua masukan dari fraksi, termasuk dari PDI Perjuangan, adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi.
Orang nomor satu Kota Tepian itu, menegaskan bahwa setiap saran dan kritik dari dewan akan dijadikan pijakan dalam menyempurnakan perencanaan maupun evaluasi kebijakan.
“Kami merespons secara terbuka agar perkembangan berbagai proyek, termasuk terowongan, bisa dipahami secara utuh oleh seluruh fraksi. Tidak ada yang kami sembunyikan,” jelasnya.
Andi Harun juga menambahkan bahwa hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif semestinya dibangun atas dasar saling mendukung.
“Kritik seharusnya tidak menjadi alasan untuk berkonflik, justru itu adalah bagian dari usaha bersama dalam memajukan pembangunan kota,” tutupnya. (Ikhsan/Adv)
