Infonusa.co, Samarinda – Sepanjang tahun 2025, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama yang paling sering disampaikan masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Kukar, Firnadi Ikhsan, berdasarkan hasil serapan aspirasi di berbagai kegiatan reses.
Firnadi menjelaskan, sebagian besar masukan yang diterimanya berkaitan langsung dengan kondisi jalan yang belum memadai. Keluhan tersebut datang dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya petani, nelayan, serta warga desa yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada akses transportasi.
“Di hampir setiap titik reses, persoalan jalan selalu muncul. Mulai dari jalan desa, akses penghubung ke jalan utama, jalan lingkungan, hingga jalan usaha tani yang kondisinya masih banyak membutuhkan perbaikan,” ujarnya.
Menurut Firnadi, keterbatasan infrastruktur jalan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian dan perikanan. Jika akses jalan tidak memadai, biaya produksi meningkat dan pendapatan masyarakat pun tertekan.
Selain isu infrastruktur, Firnadi juga mencatat adanya pergeseran kebutuhan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika pada tahun-tahun sebelumnya UMKM lebih banyak mengusulkan bantuan sarana dan peralatan, kini kebutuhan mereka cenderung beralih ke dukungan permodalan.
“Peralatan usaha sebagian besar sudah tersedia. Tantangannya sekarang adalah modal untuk mengembangkan usaha agar bisa naik kelas,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Firnadi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Kukar tersebut harus ditindaklanjuti secara komprehensif oleh pemerintah daerah, baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur maupun kebijakan penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Kami akan terus mengawal agar aspirasi ini tidak berhenti di catatan reses saja, tetapi benar-benar diwujudkan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga,” pungkasnya.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
