Infonusa.co, Balikpapan – Di tengah geliat pertumbuhan ekonomi dan geliat logistik menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), sorotan tajam mengarah ke kawasan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Meski menjadi simpul penting distribusi barang di Kalimantan Timur, jalan akses menuju kawasan tersebut justru memprihatinkan.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut kerusakan jalan menuju KKT telah lama menjadi keluhan pelaku usaha dan sopir logistik. Infrastruktur yang buruk bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga memperbesar ongkos distribusi dan menggerus efisiensi industri lokal.
“Ini bukan soal jalan berlubang biasa. Kita bicara soal akses vital ekonomi yang dibiarkan rusak. Statusnya jalan nasional, tapi dampaknya langsung ke daerah,” ujar Firnadi dengan nada prihatin, Sabtu (20/6/2025).
Firnadi menegaskan, pihaknya akan mendorong intensifikasi koordinasi antara Pemprov, DPRD, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), agar perbaikan tak lagi sekadar janji.
Namun, infrastruktur hanyalah satu sisi persoalan. Firnadi juga menyoroti belum optimalnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional KKT. Ia menganggap perusahaan daerah yang bersinergi dengan Pelindo ini harus jadi motor pemberdayaan SDM lokal, bukan sekadar mesin penyerap PAD.
“SDM kita jangan cuma jadi penonton. Manajemen KKT harus mulai memprioritaskan rekrutmen lokal dan siapkan pelatihan berbasis teknologi agar daya saing tenaga kerja daerah meningkat,” tegas politisi dari Fraksi PKS itu.
KKT selama ini diakui berkontribusi terhadap PAD melalui kemitraan strategis antara Perusda MBS dan Pelindo. Namun, Firnadi menilai sudah saatnya orientasi pembangunan bergeser dari sekadar angka kontribusi, menuju dampak nyata yang dirasakan masyarakat sekitar.
“Kami di DPRD mendukung pertumbuhan logistik dan investasi, tapi kami juga punya tanggung jawab menjaga agar pertumbuhan itu inklusif dan adil. Tidak bisa dibiarkan berkembang sepihak,” katanya.
Ia juga mendorong penambahan fasilitas pendukung seperti gudang terpadu, terminal bongkar muat, hingga pusat distribusi modern agar ekosistem logistik di Balikpapan bisa menjadi tulang punggung rantai pasok IKN.
“Jangan sampai kita jadi simpul logistik nasional tapi masyarakat sekitar tak merasakan efeknya. Kami ingin keberadaan KKT berbanding lurus dengan kualitas hidup warga,” tandas Firnadi.
Komisi II DPRD Kaltim, kata dia, berkomitmen terus mengawal kinerja BUMD dan mitra strategisnya, tak hanya dari sisi bisnis dan pendapatan, tapi juga dari aspek tanggung jawab sosial dan ekonomi berkelanjutan.
(San/Adv/DPRDKaltim)
