Infonusa.co, Samarinda – Langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan batu bara, menuai respons positif dari berbagai pihak.
Sorotan datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, yang menilai pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebagai bentuk komitmen untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Gagasan yang disampaikan oleh Pak Gubernur sangat masuk akal. Kita tahu betul bahwa kekayaan alam di Kaltim didominasi oleh sektor tambang dan migas. Sudah selayaknya potensi ini memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi keuangan daerah,” ucapnya, Selasa (1/7/2025).
Dirinya menyoroti pentingnya peran aktif BUMD, khususnya Perusahaan Daerah (Perusda) dalam mengambil posisi strategis di sektor tersebut. Menurutnya, Perusda harus mampu memainkan perannya sebagai instrumen daerah dalam mengelola potensi ekonomi.
“BUMD bukan sekadar pelengkap, melainkan ujung tombak kita dalam mengelola keuntungan dari sektor unggulan. Jika dikelola secara profesional dan transparan, mereka bisa berkontribusi besar terhadap PAD,” tegas Firnadi.
Dalam beberapa waktu terakhir, lanjutnya, Gubernur Kaltim juga telah melakukan pendekatan langsung ke sejumlah pelaku industri tambang dan migas di Jakarta. Tujuannya adalah membuka pintu kerja sama konkret dengan BUMD milik daerah.
“Dari sisi legislatif, khususnya Komisi II, kami sangat mendukung inisiatif ini. Kami sejak lama mendorong agar BUMD tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam rantai bisnis yang menguntungkan,” ujarnya.
Dirinya mencontohkan beberapa peluang usaha turunan dari aktivitas tambang batu bara yang bisa digarap BUMD, seperti layanan bongkar muat, logistik, hingga penyediaan alat dan infrastruktur penunjang. Namun demikian, Firnadi menggarisbawahi pentingnya kerja sama yang berbasis prinsip bisnis yang sehat dan kompetitif.
“Semua kerja sama harus tetap mengacu pada prinsip business to business. Tidak bisa asal tunjuk. BUMD kita harus punya kapasitas yang mumpuni agar tidak sekadar ikut-ikutan, tapi benar-benar memberi nilai tambah,” jelasnya.
Firnadi berharap kolaborasi ini bisa menjadi terobosan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kuncinya ada di pelibatan aktif, pengelolaan profesional, dan komitmen semua pihak untuk menjadikan kekayaan alam benar-benar berpihak kepada daerah,” pungkasnya.
