Infonusa.co, Penajam Paser Utara – Lambannya penyediaan fasilitas pengairan oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini memaksa masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan pertanian mereka menjadi perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat atas perubahan fungsi lahan tersebut karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan solusi tepat waktu.
“Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan karena memang kita sendiri lamban memberikan mereka fasilitas,” ujar Ishaq Rahman saat ditemui di Kantor DPRD PPU.
Ishaq menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Ia menilai pemerintah harus introspeksi dan tidak mencari kambing hitam atas ketidakmampuannya dalam menyediakan fasilitas pengairan yang memadai.
“Jangan hanya mencari-cari alasan untuk menyalahkan orang lain dong,” tegasnya.
Menurut Ishaq, solusi seharusnya datang dari pemerintah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pengairan.
Ketiadaan fasilitas tersebut membuat petani kesulitan dalam mengelola lahan pertanian mereka, sehingga beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan dan tidak terlalu bergantung pada irigasi, seperti kelapa sawit.
“Solusinya dari kita, kalau pengairannya nggak jelas, mereka kesulitan mendapat air. Jadi, jangan hanya menyalahkan masyarakat,” pungkasnya. ADV/IB
