Infonusa.co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-27 di Gedung B, Senin (28/07/2025), dengan agenda utama persetujuan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa pihaknya mencatat sejumlah evaluasi penting terhadap pelaksanaan APBD tahun lalu. Salah satu perhatian utama adalah munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp2,59 triliun akibat lemahnya realisasi sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Silpa ini menjadi catatan serius. Jangan sampai berarti ada hak masyarakat yang tertahan karena program tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Damayanti menekankan bahwa catatan Banggar akan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran 2026, agar penggunaan anggaran benar-benar efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi publik.
“Catatan ini menjadi pegangan kita bersama, supaya ke depan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Meski demikian, ia tetap memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah provinsi yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan efisiensi belanja. Menurutnya, hal itu merupakan sisi positif dari pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau Silpa hadir karena efisiensi anggaran atau kenaikan PAD, itu patut diapresiasi. Tetapi kalau muncul karena program tidak terlaksana, itu yang harus dikritisi,” tegasnya.
Damayanti berharap evaluasi yang telah disampaikan Banggar dapat mendorong pemerintah provinsi menekan angka Silpa di masa mendatang.
“Mudah-mudahan dari catatan yang sudah disampaikan ini bisa jadi koreksi bersama, agar persoalan seperti ini tidak berulang,” pungkasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
