Infonusa.co, Samarinda -Meski berstatus sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda belum sepenuhnya merasakan dukungan fiskal yang sepadan dengan peran strategis yang diembannya. Kota ini menanggung beban administratif terbesar, menjadi simpul pelayanan publik, dan menjadi etalase kebijakan provinsi—namun alokasi anggaran dari pemerintah provinsi dinilai masih belum proporsional.
Kondisi ini menjadi sorotan serius di lingkungan legislatif. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai ketimpangan ini dapat berdampak pada terhambatnya berbagai program strategis yang seharusnya menjadi prioritas.
“Sebagai simpul pemerintahan dan ekonomi, mestinya Samarinda mendapat prioritas dalam perencanaan anggaran. Tapi yang terjadi, kota ini justru tertinggal,” ungkapnya saat ditemui, Rabu (/5).
Darlis menyoroti sejumlah persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, seperti banjir dan kemacetan lalu lintas. Menurutnya, masalah tersebut memerlukan keterlibatan langsung dari pemerintah provinsi, bukan hanya mengandalkan anggaran daerah yang terbatas.
Ia juga menegaskan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda patut diapresiasi, namun hal itu belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar warga yang terus meningkat.
“Kita harus melihat Samarinda dari fungsinya, bukan hanya dari ukuran wilayah atau jumlah desa. Kalau indikator anggaran hanya normatif, maka kota ini akan terus tertinggal,” tegasnya.
Lebih jauh, Darlis mengingatkan agar Pemprov Kaltim tidak hanya berfokus pada pembangunan daerah pinggiran atau kawasan baru, sementara pusat pemerintahan provinsi justru dibiarkan dengan minim dukungan.
Ia berharap pola pembagian anggaran ke depan lebih mempertimbangkan aspek fungsional dan beban kerja administratif daerah, bukan semata-mata berdasarkan rumus teknis.
“Kalau kita ingin pelayanan di seluruh Kalimantan Timur berjalan efektif, maka ibu kota provinsinya harus kuat dulu. Tanpa itu, akan sulit membangun sistem yang menyeluruh,” ihwalnya.
Samarinda, kata Subandi menutup pernyataannya, tidak hanya sekadar ibu kota administratif, tetapi juga motor penggerak pelayanan masyarakat yang layak mendapat perhatian lebih dalam kebijakan anggaran provinsi. (San/Adv/DPRDKaltim)
