Infonusa.co, Samarinda – Setelah sekian lama terpuruk akibat pembatasan anggaran, industri perhotelan akhirnya mendapat titik terang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mencabut larangan penggunaan hotel sebagai lokasi penyelenggaraan rapat dan kegiatan instansi pemerintah.
Kebijakan yang selama ini dianggap menekan sektor perhotelan, terutama hotel yang bergantung pada kerja sama dengan lembaga pemerintahan, kini tidak lagi perlu mengeluhkan hal tersebut
Pasalnya, Selama larangan tersebut diberlakukan, banyak hotel kehilangan salah satu sumber pendapatan utamanya. Penurunan drastis aktivitas kedinasan berdampak besar terhadap kelangsungan usaha, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan ekonomi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V. Zahry, menyambut baik keputusan Kemendagri tersebut.
Dirinya menilai kebijakan ini sebagai langkah realistis dan responsif terhadap kondisi ekonomi di daerah, sekaligus memberi harapan baru bagi para pelaku usaha hotel yang selama ini menanti kebijakan pemulihan yang lebih berpihak.
“Pemerintah pusat kini memberikan kelonggaran bagi instansi untuk kembali menggelar kegiatan di hotel. Ini wujud kepekaan terhadap keluhan pelaku usaha yang sempat kehilangan pasar,” jelasnya.
Sarkowi mengakui, larangan sebelumnya memang dilandasi semangat efisiensi anggaran. Namun, di sisi lain, kebijakan itu membuat sektor jasa, khususnya perhotelan, kehilangan tumpuan pendapatan yang cukup besar.
Dengan dibukanya kembali ruang kerja sama, Sarkowi mendorong pihak hotel untuk menyesuaikan diri—baik dari sisi tarif maupun layanan—agar tetap sesuai dengan kemampuan belanja lembaga pemerintah.
“Ini kesempatan untuk membentuk pola kemitraan baru. Dunia usaha perlu adaptif. Paket kegiatan dan besaran anggaran bisa dibicarakan secara fleksibel, asalkan saling menguntungkan,” ihwalnya.
Sarkowi juga menekankan, kebijakan ini harus digunakan secara bijak. Tujuannya bukan semata-mata meningkatkan transaksi, tetapi juga menciptakan ruang kerja yang produktif dan representatif bagi instansi pemerintah.
Selain itu, Sarkowi juga menjelaskan keputusan Kemendagri membuka peluang besar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor usaha lokal.
Tak hanya mendorong efisiensi, kerja sama tersebut juga bisa menjadi jalan menuju pemberdayaan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan dan penuh kepercayaan satu sama lain.
“Yang kita harapkan bukan cuma uang yang berputar, tapi juga adanya kolaborasi sehat antara pemerintah dan pelaku usaha. Ini soal bagaimana menggunakan anggaran dengan efektif dan memberi dampak luas,” pungkasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
