Infonusa.co, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menilai aktivitas Ship to Ship (STS) di wilayah perairan Muara Berau dan sekitarnya belum memberikan manfaat optimal bagi daerah. Padahal, kegiatan tersebut berlangsung intensif dan memiliki potensi ekonomi yang besar.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa selama ini pengelolaan STS masih didominasi oleh kebijakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai membuat daerah kurang memiliki ruang untuk ikut terlibat secara langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan ekonomi dari aktivitas tersebut.
Menurut Hasanuddin, sudah saatnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) membuka peluang keterlibatan Perusahaan Daerah (Perusda) agar daerah tidak hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
“Kalau ada celah aturan yang memungkinkan, tentu Perusda harus diberi kesempatan. Jangan sampai potensi besar di perairan kita justru tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pelibatan Perusda tidak semata-mata bertujuan mengejar pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga untuk memperkuat posisi daerah dalam pengelolaan sumber daya strategis, khususnya di sektor kelautan dan alur sungai.
Hasanuddin menyebut kawasan Muara Berau dan Muara Jawa sebagai contoh wilayah dengan aktivitas bongkar muat yang padat, namun kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih belum sebanding dengan skala kegiatannya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan mendorong pemerintah provinsi agar lebih aktif mengambil peran dalam sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal oleh daerah. Perusda dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola berjalan lebih transparan dan memberi dampak berkelanjutan.
“Potensinya besar. Kalau dikelola bersama dengan skema yang jelas, sektor ini bisa menjadi salah satu penopang pembangunan daerah,” pungkas Hasanuddin.
DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal pembahasan lintas instansi agar pengelolaan STS ke depan tidak lagi sepenuhnya terpusat, melainkan juga memberi ruang bagi kepentingan daerah. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
