Infonusa.co, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mulai mengkaji secara mendalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi.
Dalam proses pembahasan tersebut, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD fokus menelaah dua program andalan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yakni GratisPol dan JosPol.
Anggota Pansus, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendalami berbagai aspek pelaksanaan program tersebut.
“Ada empat poin besar yang kami dalami hari ini, semuanya terkait dengan implementasi GratisPol dan JosPol, yang menjadi prioritas utama dalam visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.
Program GratisPol dirancang untuk menjamin akses pendidikan dari jenjang SMA/SMK hingga pendidikan tinggi, serta pelayanan kesehatan tanpa biaya. Sementara JosPol menyasar kelompok rentan dengan menjanjikan layanan sosial yang lebih optimal dan menjangkau.
Agusriansyah menekankan pentingnya fondasi hukum yang kuat bagi kedua program tersebut. Ia menilai, legalitas menjadi prasyarat penting agar pelaksanaannya tidak tersandung persoalan administratif atau hukum di masa mendatang.
“Program ini harus kokoh secara yuridis. Regulasi menjadi benteng agar dalam pelaksanaan tidak ada celah yang bisa menimbulkan permasalahan hukum,” terangnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti perlunya pendekatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini sulit terakses pembangunan.
“Untuk pendidikan gratis di SMA dan SMK, misalnya, kita tidak bisa hanya berbicara soal biaya. Kita juga harus mencari solusi agar anak-anak di daerah terpencil bisa mengakses layanan yang sama. Salah satu opsi adalah pembangunan asrama atau boarding school,” tambahnya.
Agusriansyah menyampaikan, pembahasan RPJMD masih akan terus berlanjut dengan melibatkan seluruh stakeholder. Ia berharap perencanaan lima tahunan ini tidak hanya merealisasikan janji kampanye, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kalimantan Timur. (San/Adv/DPRDKaltim)
