Infonusa.co, Jakarta – Komisi I DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Jakarta, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah yang berada di luar wilayah Kalimantan Timur.
Badan Penghubung dinilai memiliki peran strategis sebagai representasi Pemprov di tingkat nasional, khususnya dalam menjalin koordinasi antarpemerintahan serta mendukung promosi daerah dan pelayanan bagi masyarakat Kaltim di perantauan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan pentingnya memastikan kinerja dan kesiapan fasilitas kantor tersebut dalam menunjang tugas-tugas kelembagaan.
“Kami ingin memastikan fungsi Badan Penghubung benar-benar berjalan. Jangan hanya sekadar papan nama, tapi harus aktif menghubungkan Pemprov dengan pemerintah pusat maupun masyarakat Kaltim di Jakarta,” tegas Bahar, sapaan akrabnya, Rabu (25/6/2025).
Ia mengapresiasi peran aktif Badan Penghubung dalam mendukung kegiatan Pemprov di ibu kota, namun juga menyoroti kondisi fisik bangunan kantor yang dinilainya sudah tidak layak dan memerlukan perhatian khusus.
“Struktur bangunan sejak awal memang bermasalah. Kebocoran terus terjadi tiap tahun. Kalau hanya diperbaiki seadanya, masalah ini tidak akan selesai,” ujarnya.
Bahar meminta agar perbaikan tidak lagi dilakukan secara tambal sulam. Ia mendesak agar dilakukan rehabilitasi menyeluruh, dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim untuk menyusun langkah serius.
“Kantor ini cerminan Pemprov Kaltim di pusat. Kalau wajah kita rusak, tentu citra kita juga ikut rusak,” tambahnya.
Selain bangunan, Komisi I juga mengevaluasi fasilitas pendukung seperti mess dan ruang pelayanan masyarakat yang dianggap belum maksimal memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
Kepala Seksi Promosi dan Informasi Badan Penghubung Kaltim, Endang Sri Wahyuni, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya terus menjalankan fungsi promosi dan pelayanan, meski dihadapkan pada keterbatasan sarana.
“Kami selalu berupaya maksimal. Tapi memang keterbatasan fasilitas menjadi tantangan tersendiri. Sudah kami usulkan pengembangan, termasuk untuk ruang inap dan kegiatan resmi,” jelasnya.
Komisi I berharap hasil monitoring ini segera ditindaklanjuti melalui sinergi lintas OPD dan dukungan kebijakan anggaran dari Pemprov Kaltim.
“Ini bukan sekadar kantor, tapi simbol kehadiran dan pelayanan Pemprov Kaltim bagi masyarakat di tingkat nasional. Harus benar-benar siap dan membanggakan,” tutup Baharuddin.
(San/Adv/DPRDKaltim)
