Infonusa.co, Samarinda — Tingginya angka pengangguran saat ini dianggap berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal tersebut merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Sehingga, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menilai kondisi ini harus segera mendapat perhatian dan terobosan konkret dari pemerintah.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan lulusan SMK sulit terserap dunia kerja. Salah satunya adalah rendahnya kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
“Faktor utama adalah kompetensi lulusan yang belum memenuhi standar industri. Ini dipengaruhi oleh minimnya fasilitas praktik dan workshop di sekolah,” kata Agusriansyah, Rabu (17/4/2025).
Selain soal sarana, ia juga menyoroti belum adanya kerja sama resmi antara SMK dan dunia industri. Padahal, kemitraan tersebut penting untuk menjembatani kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kualifikasi lulusan.
“Seharusnya ada perjanjian antara Dinas Pendidikan dan korporasi, yang mengatur persentase kebutuhan tenaga kerja yang bisa langsung dipenuhi oleh lulusan SMK. Jika spesifikasinya jelas, maka sekolah bisa menyesuaikan pelatihannya,” jelasnya.
Dirinya mendorong agar kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang juga memuat kriteria dan keahlian yang dibutuhkan industri. Dengan demikian, siswa yang menjalani praktik kerja lapangan akan lebih terarah, dan perusahaan pun bisa lebih mudah melihat potensi mereka.
“Di sisi lain, kerja sama ini juga menguntungkan korporasi karena mereka bisa mendapatkan SDM yang sudah disiapkan sejak dini,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Agusriansyah meminta pemerintah untuk meningkatkan fasilitas praktik di SMK serta mempercepat pembentukan kemitraan strategis dengan sektor industri.
“Tanpa upaya yang serius, lulusan SMK akan terus kesulitan bersaing di pasar kerja. Padahal, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran,” tegasnya. (San/Adv/DPRDKaltim).
