Infonusa.co, Samarinda – Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan perlunya hubungan yang transparan dan partisipatif antara seluruh pemangku kepentingan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyoroti bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang konsisten antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat merupakan fondasi utama agar program-program prioritas Pemprov benar-benar dipahami, didukung, dan dirasakan manfaatnya oleh publik.
Edukasi mengenai proses dan tahapan kebijakan dinilai menjadi kunci memperkuat keterlibatan warga secara konstruktif. “Banyak program besar sedang dijalankan, seperti Gratispol dan Jospol, tapi yang paling penting adalah masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan. Itulah tugas kami, menyampaikan dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” ucapnya.
Menurutnya, keberhasilan program bukan hanya bergantung pada penyusunan anggaran dan pelaksanaannya, melainkan juga pada bagaimana program itu dikomunikasikan kepada warga.
“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat juga akan lebih sabar dan mendukung,” paparnya.
Salah satu isu yang cukup menyita perhatian adalah harapan publik terhadap percepatan program pendidikan gratis. Ekti menilai wajar jika masyarakat menginginkan perubahan cepat, namun ia menekankan perlunya pemahaman tentang mekanisme pemerintahan yang melibatkan banyak tahapan.
“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi yang harus ditempuh secara bertahap. Kami di DPRD hadir untuk memastikan proses itu berjalan, dan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas,” terang Ekti.
Ekti juga mengungkapkan bahwa DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan gratis bagi mahasiswa baru, yang dijanjikan mulai berjalan tahun ini. Menurutnya, penguatan anggaran untuk program ini juga telah masuk dalam skema APBD 2026.
“Pemprov sudah menyatakan komitmennya. Tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan dan alokasi anggaran berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Ia menutup dengan menegaskan kembali peran DPRD sebagai mitra kritis dan pengawal kebijakan publik, terutama dalam memastikan bahwa setiap visi-misi kepala daerah benar-benar terealisasi.
“Legislatif bukan hanya sekadar pengawas, tapi juga jembatan informasi dan harapan rakyat. Tugas kami adalah memastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab dengan kebijakan yang nyata,” tutup Ekti. (San/Adv/DPRDKaltim)
