Infonusa.co, Samarinda – Penyesuaian anggaran akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) kembali memunculkan kekhawatiran publik terhadap kelanjutan proyek strategis pemerintah daerah. Dua di antaranya adalah pembangunan rumah sakit rujukan milik Pemprov Kaltim yang selama ini menjadi tumpuan layanan kesehatan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kaltim menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap berada dalam daftar prioritas utama dan tidak boleh terdampak secara signifikan oleh penyempitan ruang fiskal.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, memastikan bahwa pembangunan fisik RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
“Komitmen pemerintah jelas. Pembangunan RSUD AWS dan RSUD Kanujoso tetap menjadi prioritas meski terjadi penyesuaian anggaran,” ujarnya.
Salehuddin menjelaskan bahwa progres kedua proyek berada pada tahapan yang berbeda. RSUD Kanujoso disebut sudah mendekati tahap penyelesaian, sementara RSUD AWS masih memerlukan kelanjutan pekerjaan fisik pada fase berikutnya.
Menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut kehati-hatian dalam menyusun kebijakan anggaran agar proyek yang tengah berjalan tidak terhambat dan pelayanan kesehatan tetap optimal.
“RSUD Kanujoso hampir rampung, sedangkan AWS masih berproses. Penyesuaian anggaran tetap dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan layanan kesehatan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan efisiensi harus dilakukan secara selektif dan terukur.
“Pemangkasan anggaran tidak boleh salah sasaran. Jangan sampai kualitas pelayanan menurun atau pembangunan fasilitas kesehatan strategis justru terhambat,” tegas Salehuddin.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan anggaran Pemprov agar pembangunan rumah sakit rujukan tetap berjalan dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi secara optimal.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
