Daya Tampung Sekolah Minim, Sistem Zonasi Pada PPDB Jadi Masalah Baru

- Jurnalis

Kamis, 9 Maret 2023 - 14:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Infonusa.co, Samarinda – Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kaltim daya tampungnya masih minim, sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jadi masalah baru dalam dunia pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Senada dengan itu, Puji Setyowati, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim mengemukakan, daya tampung SMA dan SMK Negeri yang ada di Kaltim jumlahnya sedikit. Hal ini malah berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah lulusan / peserta didik baru yang akan mendaftar.

“Makanya sering kita temukan kalau sekolah kapasitasnya sudah penuh. Pihak sekolah membatasi kuota penerimaan siswa/i setiap tahun ajaran baru, sehingga banyak anak-anak kita yang tidak tertampung dan akhirnya memilih tidak bersekolah,” ucap politisi perempuan yang akrab disapa Puji ini.

Padahal, ungkapnya, jika pemerintah memberikan pemahaman dengan baik, banyak orang tua siswa yang bisa mengalihkan anaknya ke sekolah swasta. Sehingga masalah ini dapat pelan-pelan teratasi dan ada pemerataan siswa/i SMA dan SMK baik di sekolah Negeri maupun swasta.

Selain itu, Ketua Fraksi Demokrat – Nasdem itu mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana pendidikan, terkhusus fasilitas yang ada di setiap SMA dan SMK agar pemerataan penempatan pelajar mampu dioptimalkan di Kalimantan Timur.

Ia pun menegaskan bahwa, semua masyarakat berhak atas fasilitas pendidikan yang dijaminkan negara sesuai apa yang di mandatkan dalam konstitusi UUD 1945. Adanya kebijakan yang diterapkan, seharusnya mampu memberikan kemudahan seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati fasilitas pendidikan, bukan sebaliknya.

“Pemprov Kaltim harus memperhatikan hal Ini supaya ada pemerataan dan kemudahan. Karena pemenuhan kuota jumlah siswa, harus sesuai juga dengan bertambahnya fasilitas di sekolah,” tutup Puji. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Krisis BBM di Delta Mahakam Kian Parah, Maritim Muda Kukar Desak Langkah Konkret dari Pemerintah dan PHM
KSOP Samarinda Sambut Positif Kehadiran Maritim Muda Kaltim, Dorong Kolaborasi Penguatan Sektor Kemaritiman
KOHATI Samarinda Bersinergi dengan Komisi III DPRD dan DLH Kota Samarinda Bahas Isu Lingkungan Kota Samarinda 
Hasanuddin Nilai Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Tetap Demokratis
Potensi Perikanan Kaltim Dinilai Besar, Guntur Dorong Pengelolaan Lebih Optimal
Sarkowi Nilai Penegakan Hukum Belum Optimal Tanpa Dukungan Kesadaran Masyarakat
Jangkau Wilayah Terpencil, Budianto Bulang Bawa Pesan Pancasila ke Long Nyelong
Banjir Berulang Disorot, DPRD Kaltim Minta AMDAL Perusahaan Dievaluasi Menyeluruh
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 17:21 WIB

Krisis BBM di Delta Mahakam Kian Parah, Maritim Muda Kukar Desak Langkah Konkret dari Pemerintah dan PHM

Selasa, 17 Maret 2026 - 01:15 WIB

KSOP Samarinda Sambut Positif Kehadiran Maritim Muda Kaltim, Dorong Kolaborasi Penguatan Sektor Kemaritiman

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:24 WIB

KOHATI Samarinda Bersinergi dengan Komisi III DPRD dan DLH Kota Samarinda Bahas Isu Lingkungan Kota Samarinda 

Rabu, 17 Desember 2025 - 20:03 WIB

Hasanuddin Nilai Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Tetap Demokratis

Rabu, 17 Desember 2025 - 19:49 WIB

Potensi Perikanan Kaltim Dinilai Besar, Guntur Dorong Pengelolaan Lebih Optimal

Berita Terbaru