Daya Tampung Sekolah Minim, Sistem Zonasi Pada PPDB Jadi Masalah Baru

- Jurnalis

Kamis, 9 Maret 2023 - 14:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Infonusa.co, Samarinda – Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kaltim daya tampungnya masih minim, sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jadi masalah baru dalam dunia pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Senada dengan itu, Puji Setyowati, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim mengemukakan, daya tampung SMA dan SMK Negeri yang ada di Kaltim jumlahnya sedikit. Hal ini malah berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah lulusan / peserta didik baru yang akan mendaftar.

“Makanya sering kita temukan kalau sekolah kapasitasnya sudah penuh. Pihak sekolah membatasi kuota penerimaan siswa/i setiap tahun ajaran baru, sehingga banyak anak-anak kita yang tidak tertampung dan akhirnya memilih tidak bersekolah,” ucap politisi perempuan yang akrab disapa Puji ini.

Padahal, ungkapnya, jika pemerintah memberikan pemahaman dengan baik, banyak orang tua siswa yang bisa mengalihkan anaknya ke sekolah swasta. Sehingga masalah ini dapat pelan-pelan teratasi dan ada pemerataan siswa/i SMA dan SMK baik di sekolah Negeri maupun swasta.

Selain itu, Ketua Fraksi Demokrat – Nasdem itu mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana pendidikan, terkhusus fasilitas yang ada di setiap SMA dan SMK agar pemerataan penempatan pelajar mampu dioptimalkan di Kalimantan Timur.

Ia pun menegaskan bahwa, semua masyarakat berhak atas fasilitas pendidikan yang dijaminkan negara sesuai apa yang di mandatkan dalam konstitusi UUD 1945. Adanya kebijakan yang diterapkan, seharusnya mampu memberikan kemudahan seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati fasilitas pendidikan, bukan sebaliknya.

“Pemprov Kaltim harus memperhatikan hal Ini supaya ada pemerataan dan kemudahan. Karena pemenuhan kuota jumlah siswa, harus sesuai juga dengan bertambahnya fasilitas di sekolah,” tutup Puji. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Pemprov Kaltim Resmi Umumkan Bantuan Pendidikan “Gratispol” Senilai Rp44,15 Miliar Telah Disalurkan
Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan di PPU
PPU Dorong Transformasi Tata Kelola Fiskal untuk Tingkatkan Efektivitas Pembangunan
PPU Bahas Strategi PAD dan DBH untuk Perkuat Daya Saing sebagai Gerbang IKN
Pelatihan Olahan Pangan di Samarinda, Sigit Wibowo Ajak UMKM Ciptakan Produk Khas Daerah
Syahruddin M Noor Ajak Pemuda PPU Jadi Generasi Bergerak dan Inovatif
Balikpapan Catat Inflasi Ringan, PPU Alami Deflasi Akibat Melimpahnya Pasokan Pangan
PPU Bahas Strategi PAD dan DBH untuk Perkuat Daya Saing sebagai Gerbang IKN
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 November 2025 - 11:23 WIB

Pemprov Kaltim Resmi Umumkan Bantuan Pendidikan “Gratispol” Senilai Rp44,15 Miliar Telah Disalurkan

Jumat, 7 November 2025 - 12:04 WIB

Penguatan Kapasitas Fiskal Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan di PPU

Kamis, 6 November 2025 - 11:35 WIB

PPU Bahas Strategi PAD dan DBH untuk Perkuat Daya Saing sebagai Gerbang IKN

Rabu, 5 November 2025 - 16:22 WIB

Pelatihan Olahan Pangan di Samarinda, Sigit Wibowo Ajak UMKM Ciptakan Produk Khas Daerah

Jumat, 10 Oktober 2025 - 21:17 WIB

Syahruddin M Noor Ajak Pemuda PPU Jadi Generasi Bergerak dan Inovatif

Berita Terbaru