Infonusa.co, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinan terkait belum optimalnya kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial.
Menurut Darlis, kendala yang dihadapi tidak hanya soal ketersediaan lahan, tetapi juga terkait koordinasi antarinstansi yang hingga kini masih berjalan kurang efektif.
Dirinya menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga terkait lainnya.
Darlis mendorong agar segera dilakukan perbaikan dalam mekanisme koordinasi agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai harapan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bukan hanya kesiapan lahan. Lahan itu kan tidak berdiri sendiri, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Ketika Menteri sudah meninjau lahannya, tapi kalau tidak ditindaklanjuti, ya tetap saja tidak akan direalisasikan,” ujar Darlis.
Ia menegaskan bahwa dari segi ketersediaan lahan, Kalimantan Timur sebenarnya sangat siap. Namun, realisasi program tetap terganjal faktor lain seperti minimnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Nah ini yang masih kurang koordinatif, baik di internal pemprov sendiri maupun antara pemprov dengan pemkot atau pemkab. Itu yang harus ditingkatkan,” katanya.
Darlis menilai program Sekolah Rakyat merupakan peluang penting untuk menghadirkan pendanaan APBN di sektor pendidikan melalui Kementerian Sosial. Hal ini menjadi solusi tambahan di tengah keterbatasan alokasi anggaran pendidikan dari kementerian teknis lainnya.
“Kalau terus begini, ya jangan salahkan Kementerian Sosial kalau di provinsi lain sekolah rakyat bisa jalan secara masif, sementara kita tidak maksimal. Ini peluang yang sayang kalau dilewatkan,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa untuk tahap pertama pelaksanaan, Kalimantan Timur sudah tertinggal. “Untuk bulan Juni-Juli ini, saya optimis hanya Samarinda yang bisa berjalan. Tapi di kabupaten lain, berat untuk realisasi,” pungkas Darlis. (San/Adv/DPRDKaltim)
