Infonusa.co, Samarinda – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya kesiapan daerah dalam menyambut program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial.
Menurutnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Kalimantan Timur belum memperlihatkan langkah konkret yang menunjukkan kesiapan menyambut program ini secara maksimal.
Darlis secara terbuka menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur, koordinasi antarinstansi, hingga pemahaman terhadap konsep program masih menjadi tantangan utama.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera berbenah dan melakukan persiapan yang lebih serius agar program tersebut benar-benar bisa menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.
“Terus terang kalau saya melihat di Kaltim, kita kurang persiapan menyambut Sekolah Rakyat itu. Ternyata baru Samarinda saja yang terlihat memulai,” ujar Darlis dalam pernyataannya.
Program Sekolah Rakyat yang telah diluncurkan sejak awal masa pemerintahan Presiden RI, menurutnya, merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal.
“Padahal menurut saya ini peluang. Program Kementerian Sosial ini mestinya disambut dengan gegap-gempita di daerah,” tambahnya.
Darlis juga menilai bahwa daerah seharusnya lebih aktif menindaklanjuti program pusat yang memberikan dukungan terhadap pendidikan nonformal ini. Ia mengajak semua pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kesiapan agar tidak kembali melewatkan peluang positif seperti ini.
“Program ini sudah lama digulirkan sejak beberapa waktu setelah Presiden dilantik. Tapi kita sendiri yang kurang mempersiapkan diri,” pungkasnya.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial yang bertujuan menyediakan akses pendidikan alternatif bagi anak-anak yang terpinggirkan, termasuk anak jalanan, anak dari keluarga miskin, dan mereka yang putus sekolah.
(San/Adv/DPRDKaltim)
