Infonusa.co, Samarinda – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menyoroti masih lemahnya implementasi tanggung jawab perusahaan dalam tiga aspek krusial, yakni lingkungan, ketenagakerjaan, dan program tanggung jawab sosial (CSR).
Dirinya mendesak agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Etam tidak hanya berhenti pada pencapaian simbolik berupa penghargaan, tetapi benar-benar menunjukkan komitmen nyata di lapangan.
“Tidak sedikit perusahaan yang telah menerima penghargaan di bidang lingkungan. Namun ironisnya, justru banyak keluhan masyarakat yang kami terima terkait buruknya penanganan dampak operasional mereka,” ungkap Darlis.
Dirinya menegaskan, pengawasan dan evaluasi harus diperkuat agar tanggung jawab perusahaan tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
Keluhan masyarakat, lanjutnya, bukan tanpa dasar. Dirinya mencatat sejumlah persoalan yang masih kerap terjadi, seperti banjir yang makin meluas, sungai yang tersumbat, hingga reklamasi pascatambang yang belum dituntaskan.
“Normalisasi sungai, reklamasi, dan penanganan banjir harus menjadi perhatian. Ini bukan hal sepele,” tegasnya.
Darlis juga mengungkap kekhawatiran terkait lokasi instalasi pengolahan limbah atau waste treatment plant (WTP) milik perusahaan tambang yang disebut-sebut terlalu dekat dengan bibir sungai. Meski perusahaan mengklaim aman, potensi pencemaran tetap dinilainya besar.
“Kami ingin cek langsung. Inspeksi lapangan akan kami agendakan dalam waktu dekat,” ucapnya.
Selain itu, Darlis juga soroti CSR terkait kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dirinya menyayangkan minimnya kontribusi sosial, padahal banyak perusahaan telah beroperasi lebih dari tiga dekade.
“Kami cukup kaget dan kecewa. Dana CSR untuk beasiswa ternyata tidak sebanding dengan kapasitas produksi perusahaan,” bebernya menyayangkan.
Meski tak ada aturan baku soal besaran dana CSR, Darlis menekankan pentingnya alokasi yang proporsional dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
“CSR pendidikan sebaiknya diarahkan ke pos yang benar-benar dibutuhkan, seperti biaya hidup mahasiswa. Itu bentuk kolaborasi positif,” jelasnya.
Di bidang ketenagakerjaan, Darlis juga menyinggung masih adanya alasan klasik dari perusahaan soal minimnya tenaga kerja lokal yang dianggap kurang kompeten. Dirinya meminta perusahaan untuk tidak sekadar menuntut, tapi juga memberi solusi.
“Tidak bisa lagi berdalih soal keterbatasan skill. Kalau memang kurang, perusahaan harus hadir dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri,” ihwalnya.
Menurut Darlis, semua catatan ini bukan semata kritik, tapi bentuk tanggung jawab legislatif untuk memastikan perusahaan hadir sebagai mitra masyarakat, bukan hanya mesin pencetak keuntungan.
“Seluruh masukan ini akan jadi bahan evaluasi. Kami juga akan menjadwalkan kunjungan lanjutan ke beberapa perusahaan untuk membahas isu-isu ini bersama manajemen,” tutup Darlis. (San/Adv/DPRDKaltim)
