Infonusa.co, Samarinda – Genangan air yang tak kunjung surut di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, bukan hanya merendam puluhan rumah warga, tetapi juga memutus akses utama di Jalan HM Rifadin.
Bencana ini tak lagi dianggap sekadar musibah musiman, ia telah menjadi cerminan nyata dari persoalan lingkungan yang jauh lebih dalam.
Kondisi ini pun mendapat perhatian serius dari Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi.
Dirinya menilai banjir yang kerap terjadi di Samarinda tak bisa lagi dijustifikasi hanya sebagai akibat cuaca ekstrem. Menurutnya, kerusakan tata kelola lingkungan, mulai dari buruknya sistem drainase hingga aktivitas pertambangan di wilayah hulu, telah memperparah laju air menuju wilayah hilir dan memperbesar risiko banjir bagi masyarakat kota.
“Debit air meningkat drastis, tapi sistem drainase kita masih warisan puluhan tahun lalu. Ketimpangan ini berbahaya dan harus diselesaikan secara sistemik,” ucapnya.
Selain infrastruktur, Darlis menilai respons darurat pemerintah masih lemah. Warga yang terdampak di Loa Janan Ilir kini bergantung pada dapur umum dan bantuan darurat.
Lebih lanjut kata dia, mengingatkan bahwa Samarinda adalah ibu kota provinsi, pusat ekonomi dan pemerintahan, sehingga tak seharusnya lumpuh hanya karena hujan lebat.
Darlis juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang, penguatan drainase, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk dan kolam retensi.
“Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan hujan. Kita harus lihat akar masalah, pembukaan lahan, kerusakan hulu, sistem air yang buruk, dan pembangunan yang tak ramah lingkungan,” sebutnya.
Menutup pernyataanya, pihaknya mendorong pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan akademisi, aktivis lingkungan, dan dinas teknis guna menyusun solusi berbasis data dan keadilan ekologis. (San/Adv/DPRDKaltim)
