Infonusa.co, Samarinda – Banjir yang kembali melanda Kota Samarinda tak bisa lagi dianggap sebagai kejutan alam. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, M. Andriansyah, menegaskan bahwa bencana ini adalah peringatan keras atas kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada lemahnya tata kelola dan perencanaan wilayah yang mengabaikan daya dukung alam. “Ini bukan sekadar soal curah hujan tinggi, tapi akibat langsung dari kesalahan kita sendiri,” ungkapnya.
“Air berjalan dari atas ke bawah, itu teori dasar. Bencana seperti zaman Nabi Nuh sudah tidak ada. Sekarang, semua bencana akibat ulah manusia,” tambahnya mempertegas.
Dewan yang kerap disapa Aan itu, menyoroti maraknya alih fungsi lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air, namun justru diubah menjadi kawasan hunian atau komersial. Menurutnya, meski pembangunan penting untuk kebutuhan masyarakat, kawasan yang vital secara ekologis tidak boleh dikorbankan.
“Daerah yang seharusnya jadi resapan malah jadi hunian. Ini harus dikoreksi. Pembangunan untuk kebutuhan masyarakat boleh, tapi jangan korbankan kawasan penting,” ihwalnya.
Andriansyah juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap perizinan pembangunan dan tambang. Bahkan perusahaan legal pun wajib diawasi agar tetap menjalankan kewajiban lingkungan, seperti reklamasi.
“Yang berizin saja harus diawasi ketat, apalagi yang ilegal. Proses izin harus strict, termasuk menilai komitmen perusahaan mengelola lingkungan,” ucap Aan.
“Tambang legal sekalipun wajib jalankan reklamasi. Jika tidak, itu kejahatan lingkungan dan harus dilaporkan,” sambungnya.
Politisi tersebut mendorong pemerintah kota untuk menata kembali sistem tata ruang Samarinda secara menyeluruh, termasuk membangun sistem drainase yang terintegrasi agar penanganan banjir bisa efektif dan berkelanjutan.
“Ini tentang tata ruang. Samarinda butuh sistem drainase terintegrasi,” tukasnya dengan memberi solusi dan pernyataan kepada pemerintah kota Samarinda.
DPRD Kota Samarinda berjanji akan terus mengawasi dan mendesak pemerintah agar kebijakan pembangunan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. (Ikhsan/Adv)
