Infonusa.co, Samarinda – Persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dinilai tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan kesamaan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar penanganannya tidak tumpang tindih dan lebih berdampak nyata.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menilai bahwa selama ini upaya pengendalian banjir masih kerap berjalan sendiri-sendiri, padahal persoalan tersebut memiliki keterkaitan lintas wilayah dan memerlukan perencanaan jangka panjang dengan anggaran besar.
“Masalah banjir ini membutuhkan biaya besar dan desain penanganan yang terpadu. Karena itu, sinkronisasi antara Pemprov dan pemerintah daerah mutlak diperlukan,” ujarnya.
Ia mencontohkan langkah yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam membenahi Sungai Karang Mumus. Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Kaltim juga memiliki fokus penanganan pada Sungai Mahakam. Menurut Giaz, kedua upaya tersebut seharusnya tidak berjalan terpisah, melainkan saling menguatkan.
“Karang Mumus dan Mahakam itu satu sistem. Kalau penanganannya sejalan, dampaknya akan jauh lebih terasa dalam pengendalian banjir,” jelasnya.
Giaz menegaskan, efektivitas penanggulangan banjir sangat bergantung pada pembagian peran yang jelas dan kesediaan setiap daerah untuk mengikuti strategi bersama yang telah dirumuskan.
“Kalau semua bergerak dengan visi yang sama dan tahu perannya masing-masing, pengurangan banjir bukan hal yang mustahil. Kuncinya ada di kolaborasi,” pungkasnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
