Infonusa.co, Samarinda – Menyusutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur pada 2026 menjadi sinyal kuat perlunya perubahan strategi pengelolaan keuangan daerah. Dari proyeksi semula sekitar Rp21 triliun, APBD Kaltim diperkirakan turun menjadi Rp15 triliun, sehingga pemerintah dituntut lebih kreatif menggali sumber pendapatan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai situasi tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak yang selama ini belum dimaksimalkan.
“Kondisi ini memaksa kita untuk tidak lagi bergantung pada pola lama. PAD harus menjadi penopang utama,” ujarnya.
Husni menyoroti ketergantungan daerah, terutama Kutai Kartanegara, terhadap sektor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, struktur pendapatan yang terlalu bertumpu pada SDA membuat daerah rentan ketika terjadi penurunan penerimaan transfer maupun fluktuasi komoditas.
“Ketergantungan pada SDA masih sangat besar, padahal ada banyak potensi pajak lain yang bisa dikembangkan,” katanya.
Ia mencontohkan aktivitas perusahaan besar, khususnya di sektor pertambangan dan industri berbasis SDA, yang memanfaatkan berbagai fasilitas dan sarana di daerah. Mulai dari kendaraan operasional, alat berat, hingga konsumsi bahan bakar, semuanya menyimpan potensi pajak yang belum tergarap optimal.
“Perusahaan-perusahaan itu beroperasi penuh di daerah. Kendaraan, alat berat, BBM—semuanya punya nilai pajak yang seharusnya bisa dimaksimalkan,” jelasnya.
Husni menegaskan, upaya penguatan pajak daerah tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota, menurutnya, harus ikut aktif melakukan pendataan dan inventarisasi potensi pajak di wilayah masing-masing.
“Jangan hanya menunggu kebijakan dari provinsi. Daerah harus proaktif mengidentifikasi potensi yang ada,” tegasnya.
Ia meyakini, dengan koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, optimalisasi pajak dapat menjadi strategi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal Kaltim di tengah tekanan penurunan APBD.
“Kalau dikelola bersama dan serius, pajak daerah bisa menjadi penyangga utama keuangan Kaltim ke depan,” pungkasnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
