Infonusa.co, Samarinda – Di tengah penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur pada 2026, kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang tetap memprioritaskan sektor pendidikan mendapat perhatian positif dari DPRD.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan apresiasi atas keputusan pemprov yang tetap mempertahankan program pendidikan gratis atau GratisPol, meskipun ruang fiskal daerah kian terbatas.
Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia di tengah situasi anggaran yang tidak ideal.
“Ketika banyak sektor harus disesuaikan akibat berkurangnya TKD, pendidikan justru tetap dijaga. Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Syarifatul menjelaskan, anggaran GratisPol 1 yang mencapai sekitar Rp2,09 triliun tetap dialokasikan untuk mendukung pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, SLB, hingga mahasiswa jenjang S1 sampai S3. Bahkan, porsi anggaran ini lebih besar dibandingkan sejumlah belanja fisik dan infrastruktur.
Ia menilai, meski pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah, keberlanjutan program pendidikan gratis menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan generasi Kaltim yang unggul dan berdaya saing.
“Anak-anak Kaltim tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa dibebani biaya UKT. Ini bukti nyata keberpihakan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Syarifatul menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang.
“Investasi terbaik adalah pendidikan. Jika SDM kuat, daerah akan lebih siap menghadapi tantangan ke depan,” tuturnya.
DPRD Kaltim berharap kondisi fiskal daerah dapat kembali membaik, sehingga ke depan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota dapat kembali berjalan lebih optimal tanpa mengorbankan sektor strategis lainnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
