Infonusa.co, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat mulai menuai sorotan kritis dari daerah, salah satunya Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menekankan bahwa implementasi program nasional ini tidak bisa dipukul rata di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, kondisi geografis dan ekonomi di Kaltim sangat berbeda, terutama dalam hal harga bahan pokok yang cenderung lebih tinggi.
“Biaya pelaksanaan MBG di Kaltim tentu tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa. Jika pendekatannya tetap seragam, maka keberhasilan program ini di daerah seperti kami akan sulit tercapai,” ujarnya.
Andi Satya menilai perlu ada formula khusus yang memperhitungkan realitas lokal agar program MBG benar-benar efektif dan berkelanjutan di daerah luar Jawa.
“Program ini sangat positif, tapi realitanya harga bahan pokok di Kaltim lebih mahal. Jadi, tidak bisa disamaratakan anggarannya,” ungkapnya.
Program MBG saat ini masih dalam tahap uji coba di sejumlah daerah. Namun, hasil awal menunjukkan bahwa pendekatan satu skema nasional kurang efektif. Andi menilai, tanpa penyesuaian, program ini berisiko tidak berjalan maksimal, apalagi jika dipaksakan mengikuti pola pusat.
“Eksekusinya harus menyesuaikan kondisi lapangan. Kalau hanya meniru konsep pusat, belum tentu bisa diterapkan dengan baik di sini,” tegas politisi muda tersebut.
Dirinya mendorong agar pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah dalam menyusun skema pelaksanaan program MBG. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat tergantung pada adaptasi kebijakan dengan kebutuhan dan tantangan lokal.
“Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh siswa bisa menerima manfaat. Jadi, pelaksanaan di daerah harus realistis, bukan sekadar formalitas kebijakan,” pungkasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
