Infonusa.co, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah. Salah satu kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melibatkan petani serta pelaku usaha pangan lokal secara optimal.
Menurut Ananda, keterlibatan produsen pangan dari dalam daerah akan menciptakan rantai pasok yang lebih berkelanjutan sekaligus menjaga perputaran ekonomi agar tetap berada di Kalimantan Timur.
“Jika bahan pangan dipasok dari petani lokal, manfaat program ini tidak berhenti di sekolah, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Legislator dari PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa ketergantungan pada pasokan luar daerah perlu dikurangi. Dengan mengandalkan hasil pertanian lokal, stabilitas penyediaan bahan makanan untuk MBG dapat lebih terjamin, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Namun demikian, ia mengingatkan masih ada persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan akses permodalan bagi petani. Tanpa dukungan tersebut, kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan program berskala besar akan sulit diwujudkan.
“Pemerintah perlu hadir untuk memastikan petani mampu menjadi penopang utama program ini, sehingga kita tidak terus bergantung pada pasokan dari luar,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi, Ananda juga menekankan pentingnya pengendalian mutu makanan yang
disajikan kepada pelajar. Ia meminta agar seluruh proses, mulai dari penyediaan bahan hingga distribusi makanan, diawasi secara ketat agar tetap memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Program ini harus dijalankan dengan pengawasan menyeluruh, sehingga manfaat gizi, pendidikan, dan ekonomi bisa berjalan beriringan,” jelasnya.
Ia pun mendorong sinergi antarlembaga di lingkungan Pemprov Kaltim. Dinas Kesehatan diharapkan menetapkan standar gizi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengawal pelaksanaan di sekolah, sementara Dinas Pertanian berperan menjembatani petani dengan kebutuhan program MBG.
“Dengan kerja bersama seluruh OPD, MBG dapat menjadi program strategis yang memberi dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah,” tutupnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
