Infonusa.co, Samarinda – Persoalan anak jalanan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai penanganan masalah tersebut belum menjadi prioritas serius dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Ia mengkritisi minimnya alokasi anggaran dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait dalam upaya menangani anak jalanan (anjal). Menurutnya, jika benar dianggap sebagai persoalan utama, maka seharusnya tak ada alasan keterbatasan dana.
“Kalau diklaim prioritas, mestinya ada keseriusan dari segi anggaran. Masalahnya bukan selalu pada ketersediaan dana, tapi seringkali karena tidak adanya koordinasi dan perencanaan yang jelas,” ucapnya, Rabu (9/7/2025).
Agusriansyah menyoroti belum adanya basis data sosial yang terintegrasi, padahal hal itu merupakan fondasi utama untuk merumuskan kebijakan penanganan sosial secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ia mendorong agar Bappeda dan dinas-dinas terkait dapat segera menyusun sistem data terpusat sebagai acuan dalam menyusun kebijakan.
“Kita butuh sistem yang berbasis pada analisis publik. Harus ada data, lalu ditransformasikan ke kebijakan, dan dievaluasi secara terbuka. Ini langkah dasar kalau kita ingin menuntaskan masalah anjal, bukan sekadar tambal sulam,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta, yang menurutnya belum diarahkan secara optimal ke sektor sosial.
“CSR seringkali dipakai untuk membangun fisik, padahal itu tanggung jawab negara. CSR idealnya menyentuh langsung persoalan sosial seperti pendidikan, kesehatan anak jalanan, dan pemberdayaan keluarga miskin,” jelasnya.
Agusriansyah juga menyarankan agar formulasi kebijakan sosial melibatkan lembaga riset independen, bukan hanya hasil diskusi birokratik internal. Dengan pendekatan berbasis data dan penelitian, menurutnya, kebijakan akan lebih efektif dan mengakar.
“Jangan sampai kebijakan hanya lahir karena reaksi sesaat. Kita harus berpikir jangka panjang, dengan basis ilmiah dan melibatkan peneliti yang memahami dinamika sosial secara mendalam,” katanya.
Ia pun berharap Pemerintah Provinsi Kaltim mampu membangun kerangka kerja yang solid, mulai dari pendataan, perencanaan anggaran, hingga pelibatan publik dan swasta dalam satu ekosistem penanganan masalah sosial yang berkelanjutan.
“Kuncinya ada di niat politik dan kemampuan menyusun sistem. Kalau serius, semua itu bisa dirancang. Tapi kalau tidak dimulai dari data dan analisis sosial yang kuat, hasilnya akan tetap lemah,” pungkasnya.
(San/Adv/DPRDKaltim)
