Infonusa.co, Samarinda – Persoalan akurasi data kembali menjadi sorotan dalam layanan kesehatan di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai lemahnya sistem pendataan penerima manfaat membuat distribusi anggaran kerap tidak tepat sasaran.
“Selama ini, salah satu kelemahan utama kita ada pada kualitas data. Akibatnya, banyak program kesehatan yang tidak menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan, bahkan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketidaksinkronan data antar lembaga menyebabkan ketimpangan layanan. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan, tetapi juga memperbesar potensi kesalahan dalam penyaluran dana publik.
“Kalau basis data tidak valid, maka keputusan yang lahir dari data tersebut pasti bermasalah. Dan konsekuensinya, kerugian bisa sangat besar,” tegasnya.
Menurut Agusriansyah, reformasi sistem informasi kesehatan harus dilakukan segera dengan memanfaatkan teknologi digital. Integrasi data lintas instansi, real time, dan berbasis elektronik menjadi syarat mutlak agar proses perencanaan hingga evaluasi program lebih transparan.
“Kita perlu meninggalkan pola manual dan beralih ke sistem yang terintegrasi. Dengan begitu, bantuan bisa benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan, bukan salah alamat,” jelasnya.
Politisi PKS itu juga mendorong adanya forum bersama antara DPRD, dinas kesehatan, serta mitra pembangunan untuk merumuskan strategi konkret menuju tata kelola layanan kesehatan yang lebih adil.
“Ini bukan semata soal efisiensi anggaran, tapi bagaimana memastikan hak atas layanan kesehatan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Kaltim,” tutupnya.(San/Adv/DPRDKaltim)
