Infonusa.co, Samarinda – Meskipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai capaian tersebut bukanlah titik akhir.
Menurutnya, opini WTP justru harus menjadi pemicu untuk terus melakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.
Firnadi menegaskan bahwa rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK harus dijadikan pijakan untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih memiliki kelemahan, demi menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien.
“Rekomendasi yang disampaikan BPK RI itu bukan sekadar catatan, tetapi tuntutan yang harus dituntaskan,” jelasnya.
Firnadi sapaan akrabnya, menilai opini WTP memang mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, dirinya mengingatkan bahwa setiap LHP BPK selalu menyertakan sejumlah catatan penting yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Dirinya menekankan pentingnya penyusunan rencana aksi yang komprehensif dan terukur oleh seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan temuan-temuan dalam LHP, serta menghindari tindakan yang hanya bersifat formalitas semata.
“Kita tidak ingin rekomendasi itu hanya berhenti di atas kertas. Harus ada langkah nyata, ada indikator pencapaian,” tuturnya.
Untuk memastikan penyelesaian temuan LHP berjalan efektif dan tidak berlarut-larut, Firnadi mendorong setiap OPD untuk bertanggung jawab penuh, dengan keterlibatan aktif pimpinan OPD dalam proses penyelesaian permasalahan di instansinya masing-masing.
“Setiap kepala OPD harus tahu persis apa temuan yang dikenakan kepada mereka dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ini soal komitmen, bukan sekadar administratif,” tambahnya.
Selain itu, Firnadi mengingatkan bahwa transparansi publik terhadap hasil pemeriksaan BPK juga penting. Masyarakat perlu mengetahui apa saja yang menjadi perhatian BPK dan bagaimana pemerintah menanganinya agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Pemerintah dan DPRD harus berjalan bersama. Kita butuh sinergi yang kuat agar rekomendasi itu bisa dituntaskan dan tata kelola keuangan kita makin baik,” tutup Firnadi. (San/Adv/DPRDKaltim)
