Infonusa.co, Samarinda – Jajaran Komisi III DPRD Kota Samarinda melangsungkan inspeksi mendadak ke lokasi mega proyek terowongan yang mengoneksikan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakab.
Agenda turun lapangan ini dimaksudkan untuk memantau langsung deviasi progres fisik, sekaligus merespons adanya draf usulan penambahan dana yang nilainya terbilang fantastis.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa fokus pengamatan dewan juga diarahkan pada aspek pengerjaan lanjutan, utamanya sistem proteksi guna meminimalisasi risiko tanah longsor di area pintu masuk (inlet) maupun pintu keluar (outlet) terowongan.
Merujuk pada paparan teknis dari tim kontraktor di lapangan, struktur bentang terowongan tersebut memang mengalami penambahan panjang hingga menyentuh total 126 meter demi memperkokoh rigiditas konstruksi.
Kendati memaklumi alasan teknis tersebut, pihak parlemen memberikan catatan tebal terhadap rencana pengajuan anggaran baru sebesar Rp90 miliar yang diperuntukkan bagi penataan dinding lereng di kawasan muka terowongan (inlet).
“Plavon dana tambahan ini sangat masif. Kami di legislatif akan menguliti dan membedah ulang urgensi usulan ini, guna memastikan apakah kalkulasi biaya tersebut benar-benar rasional dan sesuai dengan realitas teknis di lapangan,” ungkap Deni.
Deni mengingatkan, proyek infrastruktur ini sebelumnya sudah sempat menelan tambahan suntikan modal berkisar antara Rp32 miliar hingga Rp50 miliar khusus untuk penguatan fondasi struktur beton. Atas dasar itulah, DPRD memandang penelaahan mendalam mutlak dilakukan agar tata kelola keuangan daerah tidak mubazir.
Di tempat yang sama, perwakilan Dinas PUPR Samarinda yang mendampingi kunjungan kerja tersebut belum bisa memberikan kepastian apakah draf anggaran jumbo itu sudah terakomodasi dalam skema APBD murni 2026. Menanggapi hal itu, DPRD menegaskan akan menunggu nota penjelasan resmi dari dinas terkait.
Bukan hanya persoalan anggaran yang pelik, kepastian jadwal peluncuran operasional terowongan juga menjadi pertanyaan besar di benak publik Kota Tepian. Pihak pelaksana memaparkan adanya penyesuaian regulasi baru, di mana bangunan bawah tanah ini diwajibkan mengantongi dokumen Sertifikat Layak Fungsi (SLF) terlebih dahulu sebelum dibuka untuk umum.
DPRD Samarinda mendorong agar pemenuhan sertifikasi kelaikan tersebut dapat diproses secara cepat tanpa mengabaikan aspek keselamatan. “Ekspektasi kami, infrastruktur ini setidaknya bisa diuji coba secara fungsional pada momen-momen penting terdekat, dengan jaminan keamanan pengguna jalan sebagai harga mati,” pintanya.
Di sela-sela peninjauan, para legislator juga menjaring keluhan warga lokal terkait dampak kerusakan lingkungan di sekitar megaproyek, khususnya sistem sanitasi air. Di sektor Jalan Sultan Alimuddin, warga mengeluhkan luapan air hujan yang kerap membanjiri area pekarangan sekolah.
Sedangkan di titik Jalan Kakab, didapati saluran drainase utama yang tersumbat dan tidak berfungsi optimal sehingga memicu genangan air berkepanjangan pasca-hujan.
Merespons jeritan warga, DPRD meminta pemerintah kota bergerak cepat melakukan normalisasi serta melakukan perbaikan terintegrasi pada jaringan drainase di sekitar lokasi sebelum terowongan resmi difungsikan.
“Aktivitas penyelesaian konstruksi utama dan pembenahan dampak lingkungan di sekitarnya harus digarap secara simultan. Jangan sampai proyeknya selesai, tapi malah menyisakan bencana baru bagi masyarakat sekitar,” pungkas Deni. (San/Adv)
