Infonusa.co, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menyoroti secara tegas dengan membantah rumor terkait pemotongan anggaran beasiswa Kaltim Tuntas (BKT).
Pasalnya sudah bayar informasi yang beredar terkait adanya isu pemotongan anggaran BKT. Program beasiswa yang telah lama menjadi andalan bagi pelajar dan mahasiswa di provinsi Kaltim sentak jadi sorotan dan memicu kekhawatiran di kalangan penerima beasiswa.
“Penganggaran di DPRD dilakukan melalui proses yang jelas dan terbuka. Tuduhan adanya aliran keuntungan fisik sebesar 10 persen yang mengaitkan DPRD dan Pj Gubernur adalah tidak berdasar,” jelasnya dengan tegas.
Politisi dari Partai Golkar tersebut mengatakan, peran DPRD adalah untuk mengawasi dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, sementara eksekutif bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut.
“Dinas Pendidikan yang sepenuhnya mengelola anggaran beasiswa, dan setelah anggaran disahkan, eksekutif memiliki kendali penuh,” bebernya.
Hasanuddin menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim untuk menanggapi isu mengenai keuntungan dari proyek pokok pikiran (pokir) yang diduga melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik.
“Sekda, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, adalah pihak yang paling kompeten untuk memberikan penjelasan,” imbuhnya.
Hasanuddin juga mengingatkan, tuduhan yang tidak berdasar dapat merusak reputasi institusi pemerintah dan memiliki konsekuensi hukum. Ia meminta masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan anggaran pemerintah berlangsung dengan sangat transparan. Setelah disetujui oleh DPRD, anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif. Anggapan bahwa DPRD terlibat dalam implementasi anggaran adalah kesalahpahaman,” tutupnya dengan penuh kejelasan.
(Ikhsan/Adv/DPRDKaltim).
