Infonusa.co, Samarinda– Maritim Muda Kalimantan Timur mendesak pemerintah untuk segera menyusun dan mengesahkan rencana revitalisasi Jembatan Mahakam I. Desakan ini muncul setelah kembali terjadi insiden tongkang menabrak pilar jembatan—insiden ke-23 sejak jembatan tersebut diresmikan pada 1986.
Peristiwa terbaru terjadi pada Sabtu malam, 26 April 2025, sekitar pukul 23.00 WITA. Sebuah tongkang milik PT SKA yang ditarik oleh tugboat lepas kendali setelah tali pengikatnya putus saat menunggu giliran melintas di bawah jembatan. Arus Sungai Mahakam yang deras menyebabkan tongkang tersebut menghantam bagian bawah Jembatan Mahakam I.
Ketua Maritim Muda Kaltim, Muhammad Riduan, menyebut bahwa insiden berulang ini menandakan urgensi peremajaan infrastruktur yang dibangun lebih dari empat dekade lalu.
“Sejak awal dibangun, Jembatan Mahakam I tidak dirancang untuk dilintasi oleh ponton sebesar dan sepadat seperti sekarang. Hampir setiap hari ponton melintas, dan pilar-pilar jembatan terus menjadi korban,” tegas Riduan, Minggu (27/4/2025).
Jembatan Mahakam I dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero) pada 1982 dan diresmikan Presiden Soeharto pada 2 Agustus 1986. Jembatan ini memiliki panjang bentang antar pilar sekitar 40 meter, yang dinilai tidak lagi memadai untuk aktivitas pelayaran modern.
Riduan mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik eksekutif maupun legislatif, segera menyusun perencanaan revitalisasi dengan memperluas bentang pilar seperti halnya kontruksi pada Jembatan Mahakam II dan Jembatan Mahkota.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendorong Gubernur dan DPRD Kaltim agar segera menetapkan rencana revitalisasi. Idealnya, tahun ini perencanaan selesai, anggaran disiapkan, dan pengesahan sesegara mungkin diketok,” ujarnya.
Ia juga menyinggung peran Pelindo, sebagai BUMN yang selama ini menikmati keuntungan dari jasa pandu dan tunda kapal di wilayah Sungai Mahakam. Riduan menilai Pelindo perlu berkontribusi dalam pembiayaan proyek tersebut.
“Pelindo sudah lama mendapat keuntungan dari aktivitas pelayaran di bawah jembatan. Kami berharap mereka bisa turut bertanggung jawab, setidaknya berkontribusi 30 hingga 50 persen dari anggaran revitalisasi,” tambahnya.
Maritim Muda Kaltim menegaskan bahwa revitalisasi Jembatan Mahakam I bukan semata proyek infrastruktur, melainkan soal keselamatan publik.
“Jika tidak segera diambil langkah konkret, insiden seperti ini akan terus berulang dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Pemerintah harus hadir sebelum musibah besar terjadi,” pungkas Riduan
