Infonusa.co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra menilai perlu adanya peningkatan sektor pariwisata di Kota Samarinda. Terlebih lagi dengan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) dan juga Samarinda yang sebagai daerah penyokong IKN.
Dirinya menjelaskan Samarinda sebagai Ibukota dari Provinsi Kaltim dan sebagai daerah penyanggah IKN sudah seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menyambut hal tersebut. Karena nantinya orang-orang yang ada di seluruh Indonesia itu akan datang ke sini dan salah satu potensi yang mereka lirik adalah potensi dari pariwisata yang ada.
“Kita harus siap menyambut itu dengan memperlihatkan potensi pariwisata yang ada di Samarinda, karena banyak peluang yang bisa kita lakukan khusunya dalam hal pariwisata,” jelas Samri pada Selasa (19/3/2024).
Lanjut Samri, pasalnya dari sektor pariwisata tersebut dinilai memiliki potensi untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Samarinda dan hal ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk bisa dimaksimalkan.
Lebih lanjut, Samri menyampaikan terkait wisata yang dibangun dan dikembangkan saat ini masih dilakukan oleh pihak swasta saja dan sebenarnya tinggal bagaimana dari pemerintah untuk melakukan dorongan dan juga kerjasama terkait pemanfaatan dari potensi pariwisata yang ada.
“Kita akan mendorong potensi pariwisata di Samarinda, tentu saja ini bisa meningkatkan PAD kita. Kerja sama dengan pihak swasta harus dilakukan oleh Pemkot Samarinda dan jangan sampai mereka dibiarkan untuk jalan sendiri tanpa dikelola oleh pemerintah,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa nantinya ada dua keuntungan yang didapat yaitu pertama bagi pengelola wisata dan kedua dari pemerintah dalam melakukan dorongan dalam bentuk iklan agar dapat diperkenalkan ke daerah-daerah lain. Karena nantinya keuntungan yang didapat berasal dari pajak yang dibayarkan.
“Nah kalau nantinya yang berkunjung meningkat otomatis sumber pendapat kita juga meningkat jadi kan dua-duanya pun dapat,” ujarnya.
Menurutnya, untuk saat ini mungkin pemerintah belum mendapatkan apa-apa, karena saat ini wisata sering didirikan oleh pihak swasta. Bahkan terkait dengan izinnya saja mungkin tidak ada dan bagaimana pemerintah mau menarik pajak disitu jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Tinggal bagaimana pemerintah lagi untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada dari potensi pariwisata, serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait guna meningkatkan PAD di Samarinda dalam membaca peluang pariwisata yang ada,” tutupnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
