Infonusa.co, Samarinda – Fenomena yang masif saat ini ditengah kehidupan masyarakat, yakni Doxing atau penyebaran data pribadi menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh pihak. Tidak hanya masyarakat, bakan pejabat publik pun terkena imbas dari akibat maraknya insiden Doxing.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Samri Shaputra, menilai doxing merupakan bentuk perbuatan ilegal yang dapat membentur proses demokrasi yang ada di Indonesia.
Pasalnya, menurut Samri, ha tersebut dapat menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara daring, baik itu di media sosial maupun media berita.
“Doxing bukan sekadar pelanggaran privasi. Ini adalah bentuk tekanan yang menciptakan ketakutan dan berpotensi membungkam suara publik,” jelasnya.
Samri juga merasa bentuk pengawasan dari Legislatif cenderung dianggap negatif oleh pihak pihak eksekutif. Padahal Samri merasa bahwasanya menyikapi hal tersebut bukanlah bentuk melawan atau konfromtasi ke Pemerintah.
“Kami menjalankan tugas sebagai pengawas. Kalau kami bersuara, dianggap menyerang. Kalau diam, dibilang tidak bekerja. Padahal kami juga menyertakan solusi dalam kritik yang disampaikan,” ungkapnya.
Namun menurut Samri, tidak semua masukan ditanggapi dengan terbuka oleh pemerintah. Di sisi lain, muncul pula upaya-upaya pembungkaman yang muncul setiap kali ada kritik yang disuarakan.
“Ketika kritik muncul, tiba-tiba ada narasi negatif atau bahkan penyebaran data pribadi seseorang. Ini pola yang harus dihentikan,” ihwalnya.
Untuk itu, Samri mendesak aparat penegak hukum agar bersikap tegas dalam menangani kasus-kasus doxing yang terjadi di Samarinda. Dirinya menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di ruang digital, tanpa rasa takut.
“Penegakan hukum atas kasus doxing harus dilakukan segera. Ini demi menjaga kebebasan berekspresi dan iklim demokrasi yang sehat di masyarakat,” pungkas Samri. (Ikhsan/Adv)
