Infonusa.co, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyesuaikan rencana belanja dalam Perubahan APBD 2026 dengan kemampuan pendapatan daerah. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun sekaligus menghindari munculnya utang baru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, pemerintah daerah memastikan belanja yang dimasukkan dalam perubahan anggaran memiliki dukungan dana yang tersedia.
“Yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana supaya ketersediaan anggaran yang ada itu kita pastikan, itu yang kita belanja. Kita akan belanjakan sesuai dengan pendapatannya,” ujar Sunggono usai mengikuti rangkaian Rapat Paripurna ke-7, ke-8 dan ke-9 Masa Sidang I DPRD Kukar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Selasa (29/9/2026).
Dalam rangkaian rapat tersebut, Pemkab Kukar menyampaikan nota keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum fraksi serta tanggapan pemerintah daerah.
Sunggono menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan sejumlah penyesuaian anggaran melalui rasionalisasi, koreksi anggaran hingga pembatasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyelaraskan rencana belanja dengan kemampuan fiskal yang tersedia sehingga pelaksanaan program hingga akhir tahun tetap dapat dikendalikan.
“Kita semoga nanti tidak terjadi utang untuk tahun 2026 ini. Yang kita anggarkan adalah yang memang kira-kira ada dananya, tersedia anggarannya,” tuturnya.
Selain pengendalian belanja, persoalan dana kurang salur juga masih menjadi perhatian Pemkab Kukar. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan, terdapat potensi kurang salur sekitar Rp3 triliun, sementara terdapat lebih salur sekitar Rp600 miliar.
Pemkab Kukar berharap dana yang menjadi hak daerah tersebut dapat segera ditransfer sehingga menambah ruang fiskal. Apabila belum terealisasi hingga akhir 2026, dana tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk memperkuat kemampuan belanja pada 2027.
“Kalau tidak, minimal belanja kita untuk tahun 2027 itu lebih progresif lagi karena ada dana kurang salur yang memang menjadi hak daerah dan itu sudah ada PMK-nya,” jelas Sunggono.
Sejumlah persoalan yang perlu dituntaskan pada 2026 juga telah diakomodasi dalam APBD Perubahan, termasuk persoalan pinjaman dan utang yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pembahasan bersama DPRD Kukar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 akan dilakukan secara maraton oleh Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah setelah nota keuangan disampaikan.
Menurutnya, pandangan, masukan dan kritik fraksi akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan Raperda sebelum disepakati bersama.
“Hari ini sudah disampaikan nota keuangan dan kita akan lakukan pembahasan maraton. Ini harus dituntaskan dan diselesaikan, kemudian mendengarkan pandangan-pandangan fraksi, masukan dan kritikan fraksi yang tentu akan memperbaiki Raperda yang dimaksud,” ujarnya.
Yani berharap pembahasan dapat segera diselesaikan sehingga Perubahan APBD 2026 memperoleh persetujuan bersama dan program yang telah diakomodasi dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kita berharap pembahasan ini bisa segera selesai. Mudah-mudahan paling lambat besok APBD Kutai Kartanegara sudah bisa kita sepakati bersama,” pungkasnya. (Adv/fi)
