Infonusa.co, Samarinda – Adanya diskusi bersama cluster Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) serta juru sembelih yakni Juru Sembelih Halal (Juleha) dan Dakwah Sembelih Halal (DSH) terkait Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang masih ada belum tersertifikasi Halal dan Higienis.
Dengan diskusi tersebut, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim menyampaikan terkait tempat RPH dan RPU yang dapat memuhi standar haruslah memliki 2 juru sembelih halal yang tersertifikasi Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) atau pernah mengikuti pelatihan sembelih halal.
“Kemudian juga tadi ada RPH milik Pemerintah di Tanah Merah. Intinya untuk membantu iklim halal dan higenis ini di Samarinda itu kita masih sangat kekurangn RPH, RPU yang sudah tersertifikasi halal dan tersertifikasi higenis itu masih kurang,” ungkap Rohim.
Rohim juga menuturkan dalam sertifikasi tersebut hanya baru mengcover 5-10% nya saja. Dirinya juga sampaikan, adanya syarat yang merepotkan dari RPH maupun RPU yang bersertifikasi halal dan higienis tersebut, mulai dari infrastruktur nya, SDM nya dan prosesnya.
Namun, dalam diskusi tersebut cluster yang ada memberikan masukan yakni adanya pembinaan dari Pemerintah Kota, maka dari itu, Rohim telah mengkonfirmasi kepada OPD terkait untuk dapat mensupport iklim halal dan higienis tersebut.
“Jadi sosialisasi kemudian pembinaan dan sosialisasi dan penerbitan sertifikat itu. Nah tadi kita minta Pemerintah lakukan pembinaan kepada RPH dan RPU mandiri, jadi itu di bina sehingga mereka bisa memenuhi standar halal dan higenis,” jelasnya.
Rohim turut nenyertakan jumlah SDM yang sudah tersertifikasi halal mulai dari DSH ada sekutar 300 orang hanya ada sekitar 20 yang tersertifikasi, Juleha ada sekitar 100 dan baru ada 7 yang tersertifikasi.
“Jadi memang secara SDM juga masih sangat minimal. Makanya ini kan RPU-RPU dan Juru Sembelih ini di bawah Dinas Ketahanan Pangan,” ucapnya.
Akhir Rohim, menginformasikan pihaknya telah meminta Dinas untuk mulai membina mereka, di mulai dari database kemudian pelan pelan mulai di bina. Adanya pembinaan tersebut sebab, memiliki sedikit kerumitan dalam proses untuk sampai memiliki sertifikat halal dan higienis. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
