Pansus IP DPRD Kaltim Tunda RDP Karena Sekda Tak Hadir

- Jurnalis

Rabu, 22 Februari 2023 - 16:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim, Sutomo Jabir. (InfoNusa.co/ARF)

Anggota Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim, Sutomo Jabir. (InfoNusa.co/ARF)

Infonusa.co, Samarinda – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Pansus Investigasi Pertambangan (IP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) harus ditunda karena Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim tidak hadir.

Pertemuan yang semestinya digelar Rabu (22/2/2023) lalu itu, rencananya akan membahas terkait verifikasi data dan koordinasi mengenai kasus 21 izin usaha pertambangan (IUP) palsu di Kaltim.

Hal ini disebabkan berbenturan dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ke Kaltim, sehingga pelaksanaan RDP harus ditunda. Kekecewaan pun disampaikan Anggota Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, Sutomo Jabir.

“Rapat ini kan sebenarnya krusial. Makanya kehadiran Sekda Provinsi Kaltim itu penting untuk mendapat penjelesan yang detail terkait tanda tangan 21 IUP yang diduga palsu tersebut. Padahal kami sudah bersurat sejak jauh hari,” ujar Sutomo Jabir, Kamis (23/2/2023).

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerangkan, kasus IUP palsu tersebut sangat fatal karena membawa nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Gubernur Kaltim. Sementara itu, pihaknya juga telah melakukan RDP dengan instansi terkait namun Sekda belum pernah memberikan keterangan apakah tanda tangan di 21 IUP tersebut benar atau palsu.

“Kenapa kami mau mendengarkan langsung keterangan Sekda, karena seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim tersebut kan di bawah monitoring Sekda. Karena tidak hadir, maka saya minta rapat kerja dibatalkan dan tentunya akan kami upayakan ada jadwal ulang karena ucapan seorang Sekda sangat penting dalam hal yang sangat krusial ini,” terang Anggota Dewan yang akrab disapa Jabir .

Meskipun dalam kondisi kecewa, Jabir mengutarakan bahwa pihaknya akan menjadwalkan ulang pertemuan RDP ini bersama Sekda Kaltim. Karena ini bukan permasalahan yang remeh-temeh bahkan ini kasus sangat krusial bagi pemerintah Benua Etam.

“Kami berharap ada kerjasama yang baik antara DPRD Kaltim dengan Pemprov agar terus bersinergi mengawal dan membangun Kaltim,” pungkasnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Program Seragam Gratis Kukar Disiapkan untuk Bantu Siswa Korban Kebakaran
Sebanyak 101 Kendaraan Rusak Berat di Kukar Masuk Proses Lelang
Drainase dan Badan Jalan Jadi Fokus Penyelesaian Rehabilitasi Muso Bin Salim
Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan
Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar
Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas
Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan
Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:23 WIB

Program Seragam Gratis Kukar Disiapkan untuk Bantu Siswa Korban Kebakaran

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Sebanyak 101 Kendaraan Rusak Berat di Kukar Masuk Proses Lelang

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:19 WIB

Drainase dan Badan Jalan Jadi Fokus Penyelesaian Rehabilitasi Muso Bin Salim

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:18 WIB

Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar

Berita Terbaru

Foto: Kepala Bidang Aset BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno.

Pemkab Kukar

Sebanyak 101 Kendaraan Rusak Berat di Kukar Masuk Proses Lelang

Kamis, 15 Okt 2026 - 17:21 WIB