Pansus IP DPRD Kaltim Tunda RDP Karena Sekda Tak Hadir

- Jurnalis

Rabu, 22 Februari 2023 - 16:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim, Sutomo Jabir. (InfoNusa.co/ARF)

Anggota Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim, Sutomo Jabir. (InfoNusa.co/ARF)

Infonusa.co, Samarinda – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Pansus Investigasi Pertambangan (IP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) harus ditunda karena Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim tidak hadir.

Pertemuan yang semestinya digelar Rabu (22/2/2023) lalu itu, rencananya akan membahas terkait verifikasi data dan koordinasi mengenai kasus 21 izin usaha pertambangan (IUP) palsu di Kaltim.

Hal ini disebabkan berbenturan dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ke Kaltim, sehingga pelaksanaan RDP harus ditunda. Kekecewaan pun disampaikan Anggota Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, Sutomo Jabir.

“Rapat ini kan sebenarnya krusial. Makanya kehadiran Sekda Provinsi Kaltim itu penting untuk mendapat penjelesan yang detail terkait tanda tangan 21 IUP yang diduga palsu tersebut. Padahal kami sudah bersurat sejak jauh hari,” ujar Sutomo Jabir, Kamis (23/2/2023).

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerangkan, kasus IUP palsu tersebut sangat fatal karena membawa nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Gubernur Kaltim. Sementara itu, pihaknya juga telah melakukan RDP dengan instansi terkait namun Sekda belum pernah memberikan keterangan apakah tanda tangan di 21 IUP tersebut benar atau palsu.

“Kenapa kami mau mendengarkan langsung keterangan Sekda, karena seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim tersebut kan di bawah monitoring Sekda. Karena tidak hadir, maka saya minta rapat kerja dibatalkan dan tentunya akan kami upayakan ada jadwal ulang karena ucapan seorang Sekda sangat penting dalam hal yang sangat krusial ini,” terang Anggota Dewan yang akrab disapa Jabir .

Meskipun dalam kondisi kecewa, Jabir mengutarakan bahwa pihaknya akan menjadwalkan ulang pertemuan RDP ini bersama Sekda Kaltim. Karena ini bukan permasalahan yang remeh-temeh bahkan ini kasus sangat krusial bagi pemerintah Benua Etam.

“Kami berharap ada kerjasama yang baik antara DPRD Kaltim dengan Pemprov agar terus bersinergi mengawal dan membangun Kaltim,” pungkasnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Semarakkan HUT ke-81 RI, DPRD Samarinda Gelar Beragam Acara Tanpa APBD
Jangan Cuma Dirazia, Anhar Minta Penanganan Gepeng Diikuti Pembinaan dan Rehabilitasi
Data Penduduk Belum Valid, DPRD Samarinda Minta Disdukcapil Cepat Terapkan KTP Digital ​
Wacana Pengalihan Pengelolaan Guru ASN ke Pemerintah Pusat, DPRD Samarinda Beri Respon Cepat
DPRD Samarinda Gerak Cepat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Untuk Generasi Muda
Dorong Perlindungan Pekerja, Sri Puji Astuti Soroti Pentingnya Surat Edaran Wali Kota
6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD
Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 26 Agustus 2026 - 20:26 WIB

Semarakkan HUT ke-81 RI, DPRD Samarinda Gelar Beragam Acara Tanpa APBD

Rabu, 26 Agustus 2026 - 16:58 WIB

Jangan Cuma Dirazia, Anhar Minta Penanganan Gepeng Diikuti Pembinaan dan Rehabilitasi

Rabu, 26 Agustus 2026 - 16:56 WIB

Data Penduduk Belum Valid, DPRD Samarinda Minta Disdukcapil Cepat Terapkan KTP Digital ​

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:51 WIB

Wacana Pengalihan Pengelolaan Guru ASN ke Pemerintah Pusat, DPRD Samarinda Beri Respon Cepat

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:49 WIB

DPRD Samarinda Gerak Cepat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Untuk Generasi Muda

Berita Terbaru