Nidya Listiyono Dukung Penuh Kerjasama Bisnis Perusda MBS dan PT. Pelindo

- Jurnalis

Senin, 27 Februari 2023 - 22:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infonusa.co, Samarinda – Kerjasama bisnis pengelolaan pandu tunda kapal di Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu Kota Samarinda jadi topik utama dalam pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Senin (27/2/2023).

Rapat yang diinisiasi Komisi II DPRD Kaltim ini turut dihadiri jajaran petinggi dari Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBA), PT. Pelindo Jasa Maritim, PT. Pelindo Marine Service dan Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kaltim.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menerangkan bahwa Perusda MBS dan PT. Pelindo segera realisasikan kerjasama berkaitan dengan pengeolaan pandu tunda kapal di Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu.

Menurutnya ini adalah kabar baik yang harus didukung, karena pasti berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltim. Dia juga menyatakan bahwa pihaknya, Komisi II DPRD Kaltim terus mendorong untuk segera terealisasi.

“Kita beri mereka tenggang waktu 3 (tiga) minggu ke depan untuk melakukan tanda tangan kerjasama dan tentunya kita akan dukung terus karena ini hal positif, bakal jadi sumber segar PAD Kaltim,” ujar Tiyo.

Sementara ini kegiatan pandu tunda kapal yang melintas di dua titik tersebut langsung ditangani sendiri oleh Pelindo. Padahal jika dikelola bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim jadi sumber segar PAD. Oleh sebab itu pihaknya mendorong agar Perusda dapat terlibat langsung dalam hal ini, jelasnya.

“Kita dorong agar Perusda di Kaltim ini mampu menghasilkan kontribusi keuntungan bagi daerah dan masuk ke kas daerah,” tegas Tiyo saat diwawancarai awak media usai RDP.

Di sisi lain, dia juga menghimbau kepada daerah Kabupaten/Kota lain yang daerah aliran suangainya dilalui kapal tongkang agar dapat melakukan hak yang serupa, yakni kerjasama pandu tunda kapal dengan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, Tiyo membeberkan sementara ini Komisi II DPRD Kaltim sedang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan alur Sungai Mahakam kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) supaya menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengakomodir sumber pendapatan daerah.

“Sudah pernah dibahas dan semua Fraksi mendukung penuh akan Ranperda ini, tapi kita belum tahu masuk Propemperda tahun ini atau tahun depan, kita tunggu saja,” tutup Tiyo. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penataan Lahan Sawit di Hambalang
Presiden Prabowo Pantau Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Tegaskan Investigasi Menyeluruh
Komisi II DPR RI Gelar Rapat Kerja dan RPD Bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP
Anggota DPR RI Dapil Kaltim Edi Oloan Pasaribu Serap Aspirasi Masyarakat Lewat Reses
Pemberdayaan Perempuan Melalui UMKM, Yenni Eviliana Harap Dapat Ditingkatkan di Desa
Yonavia Tegaskan Komitmen Perjuangkan Desa Tertinggal di Kutai Barat Lewat Kolaborasi Pemerintah
alan Kubar-Mahulu Rusak Saat Hujan, Yonavia Minta Pemprov Kaltim Segera Tangani
Yonavia Ajak Pemprov Kaltim Tingkatkan Akses Pelatihan dan Permodalan untuk UMKM Perempuan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 1 Februari 2025 - 23:55 WIB

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penataan Lahan Sawit di Hambalang

Jumat, 31 Januari 2025 - 10:39 WIB

Presiden Prabowo Pantau Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Tegaskan Investigasi Menyeluruh

Rabu, 22 Januari 2025 - 16:40 WIB

Komisi II DPR RI Gelar Rapat Kerja dan RPD Bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP

Senin, 20 Januari 2025 - 20:17 WIB

Anggota DPR RI Dapil Kaltim Edi Oloan Pasaribu Serap Aspirasi Masyarakat Lewat Reses

Jumat, 13 Desember 2024 - 22:25 WIB

Pemberdayaan Perempuan Melalui UMKM, Yenni Eviliana Harap Dapat Ditingkatkan di Desa

Berita Terbaru