Lebih Dari Separuh Kasus 21 IUP Palsu Terindikasi Benar

- Jurnalis

Rabu, 3 Mei 2023 - 22:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji. (Foto: infonusa.co/ARF)

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji. (Foto: infonusa.co/ARF)

Infonusa.co, Samarinda – Polemik pengungkapan Kasus 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara yang diduga palsu di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sedang dalam proses penyidikan oleh pihak yang berwajib.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Seno Aji mengatakan, saat penyampaian laporan akhir kerja Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) akan memberikan catatan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat supaya 21 IUP ini bisa di cermati satu persatu.

Sebab, ujar Seno, salah satu faktor yang melatarbelakangi dibentuknya Pansus IP DPRD Kaltim adalah untuk menguak kasus 21 IUP Batu Bara palsu di Benua Etam.

“Kalau 21 IUP ini sekarang sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, tapi tidak ada salahnya kalau kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Supaya 21 IUP ini bisa dicermati satu persatu,” kata Seno kepada para awak media, Rabu (3/05/2023).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai kinerja Aparatur Penegak Hukum (APH) sudah sesuai jalurnya. Pengungkapan kasus 21 IUP palsu ini juga sudah sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku sehingga jangan sampai menjadi penghambat baru untuk perusahaan melakukan produktifitas pertambangan.

“Tapi kalau tidak sesuai, itu yang kita minta supaya ada, dari pemerintah pusat apakah nanti mencabut IUP tersebut atau bagaimana. Sesuai dengan penindakannya, jadi Pansus IP (Investigasi Pertambangan) ini on target,” jelas Seno Aji.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) itu menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat masa kerja tim Pansus IP segera berakhir. Agenda terakhir, Pansus IP menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama beberapa pihak terkait di Balikpapan. Terakhir, baru membuat laporan untuk disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim.

Lebih lanjut, dipaparkan Seno, RDP yang digelar Pansus IP di Balikpapan itu mengungkap jumlah IUP yang benar benar atau palsu dari total Kasus 21 IUP tersebut. Ia menyampaikan, bocoran yang terindikasi benar kemungkinan lebih dari separuh.

“Terindikasi benar kemungkinan lebih dari separuh yah, tapi saya belum membaca detail, nanti setelah kita dapatkan hasilnya, setelah itu baru kita paripurna kan. Yang terindikasi benar (palsu) ada lebih dari 10,” tandasnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD
Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi
Banyak Kios Mangkrak, Ketua DPRD Desak Pemkot Samarinda Tertibkan Pemilik Lapak di Pasar Pagi ​
Atasi Kekerasan Seksual, Sri Puji Astuti Setuju Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Berat
Utang Pemkot Samarinda Mencapai Rp671 Miliar, DPRD Minta Kejelasan Pelunasan
DPRD Samarinda Dorong Penguatan Implementasi Perda P4GN dan Integrasi Edukasi Narkoba di Sekolah
Dukung Program Pesantren Ramah Anak, DPRD Samarinda Minta Kemenag Buat Aturan Jelas
Fasilitas Sport Hub Segiri Belum Buka karena Ada Proyek Tambahan, DPRD Minta PUPR Cepat Selesaikan
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:13 WIB

6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:10 WIB

Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:08 WIB

Banyak Kios Mangkrak, Ketua DPRD Desak Pemkot Samarinda Tertibkan Pemilik Lapak di Pasar Pagi ​

Kamis, 20 Agustus 2026 - 17:40 WIB

Atasi Kekerasan Seksual, Sri Puji Astuti Setuju Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Berat

Kamis, 20 Agustus 2026 - 17:36 WIB

Utang Pemkot Samarinda Mencapai Rp671 Miliar, DPRD Minta Kejelasan Pelunasan

Berita Terbaru