Infonusa.co, Samarinda – Evaluasi terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada beberapa instansi pendidikan di Samarinda kini tengah menuai rapor merah dari pihak legislatif.
Adanya aduan seputar buruknya kualitas hidangan yang disajikan memicu desakan agar mekanisme penunjukan pihak ketiga atau vendor katering dilakukan lewat penyaringan yang ketat, bukan sekadar asas bagi-bagi proyek.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengungkapkan bahwa jajarannya telah menghimpun beragam aduan dari lapangan terkait kondisi bekal makanan siswa yang dianggap jauh dari kata layak untuk dikonsumsi.
Dari laporan yang masuk, terindikasi adanya kelalaian fatal pada aspek pemilihan bahan baku serta higienitas proses pengolahan.
Celni membeberkan beberapa kasus yang sempat mencuri perhatian khalayak luas, seperti temuan ulat pada lauk sayur di SMAN 13 Samarinda hingga kasus roti berjamur yang dibagikan di SD Integral Luqman Al Hakim Samarinda.
“Perusahaan katering yang telah memenangkan kontrak kerja harus menunjukkan tanggung jawab moral dan profesionalitasnya. Jangan hanya mau meraup untung dari nilai proyek, tetapi malah mengorbankan mutu makanan anak-anak,” semprot Celni saat diwawancarai di Kantor DPRD Samarinda.
Politisi perempuan ini menegaskan, pemenuhan kuota MBG idealnya diserahkan kepada pelaku usaha yang memang memiliki rekam jejak mumpuni dan kompeten di industri boga, mengingat volume masakan yang wajib diproduksi setiap harinya terbilang masif.
Menurut pandangannya, sistem memasak dalam jumlah massal memerlukan SOP (Standard Operating Procedure) yang sangat disiplin dan ketat agar nutrisi serta keamanan pangan tetap terjaga utuh sampai ke tangan pelajar.
“Ini urusan dapur skala besar yang memproduksi ribuan porsi saban hari. Karenanya, manajemen produksinya wajib dipegang oleh pihak yang benar-benar ahli dan profesional,” imbuhnya.
Di luar masalah kualitas menu, DPRD Samarinda juga mengkritisi peta distribusi program yang dinilai masih timpang dan belum menyentuh seluruh instansi sekolah.
Menyikapi hal tersebut, langkah verifikasi dan pemutakhiran data sekolah penerima manfaat akan segera dikebut. Target utamanya adalah untuk memastikan bahwa alokasi MBG ke depan berjalan lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah yang memerlukan bantuan.
“Skema pembagian dan daftar sekolah sasaran akan kami tinjau ulang secara menyeluruh, agar implementasi program strategis ini bisa tepat sasaran serta dinikmati secara adil,” tutup Celni. (san)
