Infonusa.co, PPU – Sekretaris Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaludin, menyoroti lambannya proses pembebasan lahan untuk kawasan wisata yang dinilai menjadi hambatan dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah.
Menurutnya, tarik ulur soal harga menjadi kendala utama antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan.
“Anggaran pemerintah terbatas, sementara masyarakat masih meminta harga di atas hasil appraisal. Bahkan setelah penilaian, masih ada penolakan,” jelasnya, (30/03/2025).
Ia mencontohkan kawasan wisata seperti Pantai Sipakario dan Pantai Tanjung yang hingga kini status lahannya belum sepenuhnya milik pemerintah, meskipun fasilitas bantuan dari pemerintah sudah mulai masuk.
“Waktu saya masih di LKMD tahun 1996, dari satu acara pesta pantai saja, kita bisa kumpulkan retribusi Rp6,3 juta. Sekarang, kalau dikelola profesional, hasilnya bisa jauh lebih besar,” ujarnya.
Jamaludin mendorong pemerintah untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dan intensif dengan masyarakat agar proses pembebasan lahan tidak terus terhambat.
“Komunikasi yang terbuka dan saling menguntungkan harus dibangun supaya pengembangan pariwisata ini bisa berjalan baik,” pungkasnya.(adv/dprd/ppu/mr)
