Infonusa.co, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Kukar menjadi satu dari lima kabupaten/kota yang menerima penghargaan pada kategori tersebut. Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Sumba Barat.
Penghargaan tersebut diumumkan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026), bertepatan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di daerah.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kukar,” kata Rendi, Jumat (25/9/2026).
Menurut Rendi, capaian tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Kukar untuk terus memperkuat pelaksanaan pengendalian inflasi. Penghargaan tidak hanya dilihat sebagai capaian administratif, tetapi juga menjadi dorongan untuk menjaga kondisi pasokan dan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Rendi menyebut pengendalian inflasi di Kukar memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya yang luas dan karakteristik setiap kecamatan yang berbeda. Kondisi tersebut membuat aspek produksi, pasokan dan distribusi perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi.
“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” katanya.
TPID Award sendiri menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjalankan koordinasi pengendalian inflasi di daerah.
Bagi Pemkab Kukar, capaian tersebut menjadi dorongan untuk mempertahankan koordinasi antara pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” pungkasnya. (Adv/fi)
