Infonusa.co, Samarinda – Jajaran DPRD Kota Samarinda memberikan perhatian serius terhadap produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025. Pihak legislatif menilai, sumbangsih perusahaan pelat merah tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari target optimal.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, membeberkan bahwa salah satu entitas bisnis daerah yang kini berada di bawah radar evaluasi ketat dewan adalah Perumda Varia Niaga.
Meski dipercaya memegang kendali atas pengelolaan sejumlah aset premium—termasuk kawasan Teras Samarinda hingga sektor pergudangan kota—performa finansial perusahaan ini dianggap belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Iswandi menilai, ekspansi usaha Varia Niaga yang merambah terlalu banyak sektor justru menjadi bumerang, lantaran membuat manajemen kehilangan fokus dalam menajamkan lini bisnis yang paling potensial menghasilkan laba.
“Akibat terlalu banyak mengurusi berbagai bidang usaha secara bersamaan, orientasi untuk mengejar profitabilitas jadi tidak terarah dengan baik. Dalam waktu dekat, manajemen akan kembali kami panggil untuk menjalani evaluasi mendalam,” tegas Iswandi.
Langkah pemanggilan ini digulirkan guna membedah ulang cetak biru (roadmap) bisnis perusahaan, sekaligus merumuskan indikator target capaian yang lebih konkret dan akuntabel ke depan.
Di samping itu, Komisi II juga berencana menguliti seluruh draf nota kesepahaman kerja sama yang selama ini dijalin Varia Niaga bersama pihak swasta atau ketiga. Aspek keterbukaan informasi serta kepastian bagi hasil akan menjadi poin krusial yang dibedah.
“Kami mau memastkan semua portofolio bisnis yang dipegang memiliki proyeksi yang jelas. Pola kemitraan dengan pihak ketiga pun wajib berlangsung transparan serta terukur asas manfaatnya,” imbuhnya.
Selain Varia Niaga, sorotan tajam parlemen juga mengarah pada performa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Samarinda. Lembaga keuangan daerah ini diketahui absen menyetor dividen ke kas daerah selama tiga tahun berturut-turut.
Iswandi menjabarkan, mandeknya setoran keuntungan tersebut dipicu oleh beban finansial masa lalu, di mana manajemen saat ini harus berjibaku menuntaskan persoalan kredit macet yang diwariskan oleh kepengurusan terdahulu.
“BPR saat ini masih harus terseok-seok memulihkan kasus kredit bermasalah dari sisa manajemen lama. Hal inilah yang membuat mereka belum mampu menyumbang dividen dalam beberapa tahun ke belakang,” urainya.
Kendati demikian, ia memberikan apresiasi terhadap adanya tren positif pada tata kelola internal perbankan daerah tersebut di bawah nakhoda baru. Langkah restrukturisasi dan penyelesaian kredit macet dinilai mulai membuahkan hasil.
“Progres penyembuhannya cukup menjanjikan, portofolio kredit bermasalah perlahan mulai terpangkas dan iklim manajemen menjadi lebih akuntabel. Kami menaruh optimisme tinggi, ke depan BPR bakal kembali sehat dan mampu menyetorkan deviden untuk mendongkrak PAD,” tutup Iswandi. (san)
