Infonusa.co, Samarinda – Peta kecukupan tenaga pendidik di Kota Samarinda kini tengah memasuki fase mengkhawatirkan dan memantik atensi serius dari pihak parlemen. Jajaran DPRD menilai, lonjakan angka kekurangan guru berpotensi besar pincangnya stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri apabila telat dimitigasi.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengutarakan indikasi di lapangan menunjukkan adanya penurunan drastis pada kuantitas guru, yang sayangnya tidak dibarengi dengan skema regenerasi atau penambahan kuota pengajar baru yang seimbang.
“Rapor merah defisit guru ini sudah mulai menggerogoti efektivitas kelas. Dampak konkretnya, banyak guru yang terpaksa memikul beban ganda dengan merangkap mata pelajaran akibat minimnya personel,” urai Novan.
Novan membeberkan, mengacu pada laporan inventarisasi data terbaru, saat ini Samarinda tengah didera kelangkaan lebih dari 500 figur guru di berbagai tingkatan sekolah. Angka kelaparan posisi pengajar ini diproyeksikan bakal kian meruncing seiring laju gelombang pensiun massal para guru senior.
“Apabila tidak ada intervensi regulasi yang radikal, akumulasi jumlah kekosongan guru di Samarinda bisa menembus estimasi 765 posisi pada penghujung tahun 2026,” sebutnya secara rinci.
Di mata Novan, ganjalan utama yang mengunci ruang gerak pemkot dalam menambal kebutuhan krusial ini adalah pemberlakuan regulasi dari pemerintah pusat, yang secara ketat melarang pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN baru di lingkungan pemerintahan daerah.
“Instruksi pusat tersebut otomatis mematikan opsi daerah untuk melakukan manuver cepat dalam mengisi pos-pos kosong pasca-ditinggal pensiun oleh para guru,” jelas politisi Samarinda tersebut.
Dirinya menggarisbawahi bahwa dilema pendidikan ini harus segera dicarikan jalan keluar. Pembiaran yang berlarut-larut dipastikan bakal mengorbankan mutu serapan ilmu para siswa serta menghambat target ketercapaian kurikulum nasional.
Meskipun keran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bentukan pemerintah kembali dibuka pada formasi tahun 2026, Novan memandang jatah kuota yang dialokasikan masih belum sanggup mengimbangi laju defisit yang terjadi.
“Adanya suplai tambahan sekitar 260 formasi guru baru tentu patut diapresiasi, namun kalkulasi angka itu masih terlampau jauh dari total lubang kebutuhan yang harus ditutupi,” keluhnya.
Menyikapi kebuntuan tersebut, DPRD Samarinda mendesak jajaran eksekutif untuk segera merumuskan formula kebijakan mandiri serta menyusun skema penganggaran lokal yang adaptif guna mengatasi kelangkaan guru ini.
“Dunia pendidikan kita berkejaran dengan waktu. Jika kita lamban mengeksekusi solusi alternatif, beban mutu pendidikan di Kota Tepian akan semakin merosot. Agenda pemenuhan guru wajib ditempatkan pada skala prioritas utama pembangunan ke depan,” pungkas Novan. (san/Adv)
