Komisi II Menilai Pelarangan Bisnis Thrifting Masih Kontroversional

- Jurnalis

Jumat, 24 Maret 2023 - 20:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Infonusa.co, Samarinda – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melarang bisnis penjualan baju bekas impor yang sering disebut dengan istilah thrifting. Presiden menghimbau untuk melindungi dan mendukung pengembangan bisnis produk lokal.

Kebijakan Presiden RI ini pun memperoleh dukungan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listyono.

Meurutnya, larangan dari Presiden terkait bisnis thrifting secara tidak langsung dapat membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal yang bergelut di usaha clothing atau fashion supaya bisa berkembang.

Meskipun demikian, Tiyo (sapaan akrab Nidya Listiyono, Red.) menilai kebijakan atau himbauan tersebut belum kuat secara aturan. “Sebenarnya itu sedikit kontroversial, sebab tidak ada juga kesalahan secara prinsip aturan dari aktivitas thrifting yang lagi menjamur di Indonesia ini” ucapnya.

Kalau dilihat dari sisi ekonomi, sambung Tiyo, tentu kebijakan itu merupakan bentuk perlindungan terhadap produk dalam negeri. Tapi di sisi lain menurutnya, hal ini perlu dikaji lebih mendalam. “Kalau dari sisi bisnis memang sah-sah saja, kemudian dilarang di mana salahnya. Kan begitu poinnya,” jelasnya, Jumat (24/3/2023).

Oleh sebab itu, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengemukakan jika tujuan kebijakan tersebut untuk meningkatkan eksistensi produk dalam negeri, maka pemerintah dituntut agar dapat memperhatikan para pelaku usaha penjual baju bekas impor yang saat ini banyak digeluti oleh kaula muda.

“Tentu ini perlu ada aturan main yang baik supaya teman-teman pengusaha atau pedagang baju tersebut tidak kemudian mendapatkan dampak yang telak,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada para pelaku usaha pakaian dan sejenisnya dengan membawa produk dalam negeri juga dapat memperhatikan kualitas dari barang buatannya. Jangan sampai dari segi kualitas, kurang menarik peminat dari masyarakat, utamanya kalangan pemuda.

“Tapi kalau menurut saya tentu masyarakat bisa menilai memang kalau produk dalam negeri biasanya cepat rusak dalam arti kalah bersaing dengan brand luar negeri. Nah ini menjadi perhatian saja untuk brand dalam negeri supaya bisa bersaing lebih kompetitif lagi,” tutup Tiyo. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penataan Lahan Sawit di Hambalang
Presiden Prabowo Pantau Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Tegaskan Investigasi Menyeluruh
Komisi II DPR RI Gelar Rapat Kerja dan RPD Bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP
Anggota DPR RI Dapil Kaltim Edi Oloan Pasaribu Serap Aspirasi Masyarakat Lewat Reses
Pemberdayaan Perempuan Melalui UMKM, Yenni Eviliana Harap Dapat Ditingkatkan di Desa
Yonavia Tegaskan Komitmen Perjuangkan Desa Tertinggal di Kutai Barat Lewat Kolaborasi Pemerintah
alan Kubar-Mahulu Rusak Saat Hujan, Yonavia Minta Pemprov Kaltim Segera Tangani
Yonavia Ajak Pemprov Kaltim Tingkatkan Akses Pelatihan dan Permodalan untuk UMKM Perempuan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 1 Februari 2025 - 23:55 WIB

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penataan Lahan Sawit di Hambalang

Jumat, 31 Januari 2025 - 10:39 WIB

Presiden Prabowo Pantau Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Tegaskan Investigasi Menyeluruh

Rabu, 22 Januari 2025 - 16:40 WIB

Komisi II DPR RI Gelar Rapat Kerja dan RPD Bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP

Senin, 20 Januari 2025 - 20:17 WIB

Anggota DPR RI Dapil Kaltim Edi Oloan Pasaribu Serap Aspirasi Masyarakat Lewat Reses

Jumat, 13 Desember 2024 - 22:25 WIB

Pemberdayaan Perempuan Melalui UMKM, Yenni Eviliana Harap Dapat Ditingkatkan di Desa

Berita Terbaru