Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agiel Suwarno himbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera melakukan sertifikasi aset berupa lahan, hal itu ia sampaikan lantaran untuk memastikan legalitas aset serta membuka potensi terhadap pendapatan daerah.
Agiel menilai, untuk mengelola aset daerah juga memerlukan pendataan yang jelas, berkaitan dengan pendapatan, menurutnya dari sertifikasi yang telah dilakukan bakal mengundang pendapatan daerah, sebab fasilitas yang ada apabila dibutuhkan oleh pihak lain maka melalui legalitas itu bisa meraup keuntungan.
“Banyak sertifikasi yang bisa dilakukan seperti jalan dan lahan, jadi kalau misalnya ada pihak ketiga yang butuh bisa dipungut untuk pendapatan daerah,” kata Agiel saat diwawancarai, Jumat (2/6/2023).
Mengambil pendapatan daerah dari aset yang telah memiliki legalitas yang jelas merupakan hal yang lumrah, sehingga nantinya apabila telah disertifikasi Pemprov Kaltim dapat mengusulkan regulasi berupa pungutan pendapatan dari aset-aset yang dimaksud.
“Itu boleh memungut dari aset yang sudah disertifikasi, tinggal dibentuk regulasi seperti Perda (Peraturan Daerah) atau Pergub (Peraturan Gubernur),” jelasnya.
Aspek legalitas menurutnya sangat penting, hal itu juga mampu menghindari persoalan sengketa lahan antara Pemprov Kaltim dengan masyarakat.
“Jadi lebih jelas siapa yang berhak atas aset itu, makanya sertifikasi ini sangat penting,” tegas Agiel.
Meskipun demikian, pihaknya mengakui bahwa sampai dengan saat ini belum memiliki data berupa aset lahan yang belum disertifikasi maupun yang sudah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, namun pihaknya memastikan masih banyak aset lahan yang belum tersertifikasi.
“Ini berdasarkan hasil temuan Pansus (Panitia Khusus) LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Kaltim 2022,” tutupnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)
